Yerusalem, IDN Times - Israel mulai menhancurkan sejumlah bangunan di pinggiran Yerusalem bagian timur pada Senin dini hari (22/7). Langkah ini pun mendapatkan protes dan kecaman tak hanya dari warga Palestina, tetapi juga komunitas internasional.
Seperti dilaporkan Reuters, sejumlah buldoser yang turut dikawal oleh ratusan tentara dan polisi Israel memasuki Desa Sur Baher. Area ini dihuni oleh orang Palestina dan terletak di ujung timur Yerusalem. Israel mencaplok kawasan ini pada 1967.
Target penghancuran adalah bangunan yang berdiri di dekat markas militer dan berjejer di sepanjang pagar pembatas ratusan kilometer di Tepi Barat. Menurut laporan, ada sekitar 100 rumah warga Palestina yang ikut dihancurkan, beberapa masih dalam tahap konstruksi.
"Sejak pukul 2 pagi mereka sudah mengevakuasi warga dari rumah mereka dengan paksa dan mereka mulai meletakkan alat peledak di rumah-rumah yang ingin mereka hancurkan," kata salah seorang tokoh desa kepada Reuters.
Di sisi Israel, Mahkamah Agung mengeluarkan izin untuk menghancurkan bangunan-bangunan itu pada Juni lalu. Ini karena menurut Israel bangunan tersebut melanggar aturan pendirian sehingga tidak bisa diteruskan. Warga pun diberi tenggat waktu hingga Jumat ini untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka.
Namun, warga Palestina yang berada di sana mengaku sudah mendapatkan izin dari otoritas Palestina (PLA) untuk mendirikan hunian. Mereka pun takut takkan punya tempat berteduh jika rencana ini dilanjutkan. Perdebatan tak dapat dihindari mengenai siapa yang bertanggung jawab atas area tersebut.
The Times of Israel melaporkan bahwa bangunan-bangunan yang dihancurkan itu berada di Area A Tepi Barat yang secara sah dikontrol Palestina. Namun, sebanyak 72 unit rumah dianggap Israel berdiri terlalu dekat dengan pembatas militer. Israel mengaku jika tidak dihancurkan, maka bangunan-bangunan itu sangat mungkin dipakai kelompok tertentu untuk menyerang mereka.
Akan tetapi, Palestina menduga ada motif lain di balik penghancuran itu. Dalam sebuah pernyataan resmi, otoritas Palestina menuding Israel hanya mencari alasan untuk membenarkan pengusiran terhadap warga Palestina dari kawasan Yerusalem. Apalagi warga hampir tak mungkin mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah Israel sehingga mereka kesulitan memiliki tempat tinggal.
Minggu lalu, Koordinator Kemanusiaan dari PBB, Jamie McGoldrick, dan sejumlah pejabat meminta Israel menghentikan rencana penghancuran. Mereka mengatakan ada 17 warga Palestina yang akan kehilangan rumah. Uni Eropa sendiri mengeluarkan pernyataan resmi yang menilai langkah Israel itu mengancam perwujudan "two-state solution dan prospek terhadap sebuah perdamaian yang abadi".
Warga tidak tinggal diam. Kelompok aktivis pro-Palestina All That’s Left: Anti-Occupation Collective menuliskan dalam pernyataan resmi bahwa "warga bertahan di rumah mereka untuk menolak penghancuran bersama dengan 40 aktivis Israel dan internasional yang hadir untuk menjadi saksi mata dan menyampaikan solidaritas". Akan tetapi, tentara-tentara Israel memaksa mereka segera keluar.
Salah satu warga yang rumahnya terancam dihancurkan, Ismail Abadiyeh, mengatakan ia dan keluarganya "akan menjadi gelandangan". Kepada kantor berita lokal, Maan, ketua sebuah organisasi pro-Palestina menyebut apa yang terjadi saat ini adalah "penggusuran massal" walau ada "usaha hukum dan diplomatik untuk melindungi properti mereka".
Anehnya, militer Israel menolak berkomentar terhadap penghancuran ini dan mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dulu mengenai kebenarannya.