Italia Bakal Larang Burqa dan Niqab di Lingkungan Sekolah

Keputusan pemerintah mengambil sikap lebih tegas muncul saat popularitas partai Futuro Nazionale (FN) meningkat pesat dalam jajak pendapat sejak Februari. Persaingan dengan FN yang memiliki haluan lebih kanan turut memberi tekanan kepada FdI, terlebih FN telah menyerukan penertiban penggunaan burqa di sekolah pada Juli.

Posisi FdI dalam koalisi pemerintahan yang menjadi pemerintahan paling lama berkuasa sejak Perang Dunia Kedua pun menghadapi tantangan dari rival politiknya. Meloni juga menilai kondisi kelas yang membuat murid lokal merasa terpojok karena menjadi minoritas sebagai situasi yang tak dapat diterima.

Meloni turut mengritik pihak-pihak yang menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk integrasi. Menurut Meloni, pandangan itu merupakan kebohongan yang nyaman bagi orang-orang yang hidup dari ideologi dan menyampaikan pandangan dari ruang tamu tanpa merasakan persoalan nyata di sekolah.

Italia saat ini belum memiliki larangan tegas terhadap burqa, yakni penutup seluruh wajah termasuk mata, maupun niqab yang masih menyisakan bagian mata. Regulasi pada 1975 hanya melarang helm atau pakaian yang membuat seseorang sulit dikenali tanpa alasan sah, sedangkan putusan hukum pada 2008 memperjelas bahwa penutup wajah penuh karena alasan agama atau budaya tetap diperbolehkan selama wajah dapat dibuka untuk verifikasi identitas.

Di sisi lain, partai League yang tergabung dalam koalisi pemerintahan telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk membatasi penggunaan pakaian penutup wajah tersebut. Ketentuan mengenai pembatasan siswa non-Italia sebesar 30 persen sebenarnya sudah tercantum dalam surat edaran menteri pada 2010 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan saat itu, Mariastella Gelmini, tetapi penerapannya kerap terkendala faktor demografi wilayah.

Jika batas siswa asing yang saat ini mencapai 12 persen dari total pendaftaran dinaikkan menjadi batas maksimal resmi dengan dasar hukum, Italia akan menjadi negara Eropa pertama yang menerapkannya. Sejumlah negara lain, seperti Prancis, Belgia, Bulgaria, Austria, Denmark, Belanda, Swiss, Portugal, dan Jerman, telah memiliki pembatasan penutup wajah dengan cakupan berbeda.

Menteri Pendidikan dan Merit Giuseppe Valditara juga mengusulkan pembatasan penutup wajah penuh di lembaga pendidikan melalui amandemen RUU keamanan. Usulan tersebut menyusul resolusi Futuro Nazionale, partai bentukan anggota Parlemen Eropa Roberto Vannacci, yang disetujui Komite Budaya Dewan Perwakilan, serta RUU dari League yang memuat ancaman hukuman penjara dan denda bagi pihak yang memaksa seseorang menutup wajah.

Kebijakan tersebut mendapat kritik dari pakar hukum dan kelompok oposisi. Profesor hukum konstitusi Universitas Enna Salvatore Curreri mengatakan kepada ANSA bahwa Pasal 34 Konstitusi menyatakan sekolah terbuka bagi semua orang, sehingga pembatasan terhadap murid asing berisiko bertentangan dengan hak konstitusional.

Anggota parlemen Aliansi Hijau dan Kiri (AVS) Angelo Bonelli juga menilai Meloni hanya mencari dukungan kelompok kanan ekstrem, bukan menyelesaikan persoalan mendasar di sekolah seperti gaji guru. Curreri menyebut pembatasan yang sampai memindahkan anak di bawah umur dan keluarganya ke daerah lain dapat dinilai berlebihan jika menjauhkan mereka dari tempat tinggal.

“Jika langkah itu begitu membatasi hingga mencabut anak di bawah umur dan keluarga mereka ke daerah lain, jauh dari tempat tinggal mereka, langkah itu bisa terbukti berlebihan justru karena bertentangan dengan tujuan fungsional utama integrasi, dengan risiko melanggar hak yang diakui konstitusi,” kata Curreri kepada ANSA.