Jerman Cabut Larangan Ekspor Senjata ke Israel
- Kebijakan Agustus berakhir dan penilaian baru berlaku
- Posisi Jerman dalam rantai suplai senjata Israel
- Situasi Gaza masih kritis meski ada gencatan senjata
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Jerman memutuskan menghentikan larangan pengiriman senjata ke Israel setelah menilai gencatan senjata yang berlaku sejak bulan lalu menghadirkan ruang stabilitas di Gaza. Keputusan itu muncul meski serangan Israel masih berlangsung di sejumlah titik dan distribusi bantuan kemanusiaan kerap tersendat.
Berlin menetapkan bahwa pembatasan tersebut akan sepenuhnya berakhir pada 24 November 2025. Juru bicara Kanselir Jerman, Sebastian Hille, menjelaskan latar belakang keputusan itu sebelum mengutip penilaiannya di Berlin.
“Sejak 10 Oktober, kita memiliki gencatan senjata di Gaza dan situasinya telah stabil secara mendasar. Itu menjadi dasar keputusan ini,” kata Hille pada Senin (17/11/2025), dikutip dari Euro News.
Ia menyampaikan harapan agar setiap pihak tetap mematuhi kesepakatan, mulai dari menjaga jeda tembak, memastikan bantuan kemanusiaan mengalir lebih luas, hingga menjalankan seluruh proses sesuai aturan yang telah disetujui.
1. Kebijakan Agustus berakhir dan penilaian baru berlaku
Larangan ekspor yang diumumkan Kanselir Friedrich Merz pada Agustus dimulai ketika Israel menggelar operasi besar untuk mengambil alih Kota Gaza. Merz saat itu menyampaikan bahwa Berlin tak akan memberi izin pengiriman perlengkapan militer yang berpotensi dipakai di wilayah tersebut hingga ada pemberitahuan lanjutan. Dari 8 Agustus hingga 12 September 2025, tak satu pun permohonan ekspor baru mendapatkan persetujuan.
Mulai 24 November 2025, pemerintah Jerman akan kembali menilai setiap permintaan ekspor dari Israel secara individual, mengikuti prosedur umum yang berlaku bagi semua negara. Otoritas terkait tak membuka informasi mengenai jenis maupun jumlah perlengkapan yang sempat tertahan selama masa larangan. Setelah aturan dicabut, komponen penting seperti mesin produksi Renk untuk tank Merkava diperkirakan bisa dikirim kembali apabila memperoleh izin satu per satu.
2. Posisi Jerman dalam rantai suplai senjata Israel
Jerman masih menjadi penyuplai utama bagi Israel dan berada tepat di bawah Amerika Serikat (AS) dalam daftar pemasok global. Data dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) menunjukkan bahwa Jerman menyumbang 30 persen impor senjata utama Israel pada 2019–2023, termasuk kapal fregat kelas Saar 6 yang terlibat dalam operasi di Gaza. Sejak perang meletus pada 2023, nilai pengiriman senjata dari Berlin ke Israel telah mencapai 485 juta euro (setara Rp9,41 triliun), dilansir dari Al Jazeera.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyampaikan responsnya di platform X.
“Saya meminta pemerintah lain untuk mengambil keputusan serupa, mengikuti Jerman,” tulisnya.
Israel sebelumnya mengecam larangan ekspor Agustus sebagai langkah yang menguntungkan terorisme, sementara Berlin tetap berpegang pada prinsip bahwa Israel berhak mempertahankan diri.
3. Situasi Gaza masih kritis meski ada gencatan senjata
Walau Berlin menganggap jeda tembak sejak Oktober membawa sisi stabilitas, serangan Israel di Gaza masih terjadi hampir setiap hari di tengah ketatnya blokade bantuan dan kapasitas penampungan sementara yang terbatas. Kondisi itu memperburuk krisis kemanusiaan yang makin runyam karena musim hujan. Di waktu bersamaan, pemerintah Jerman menonjolkan dorongan diplomasi jangka panjang dan menambah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Dilansir dari Politico, Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Serangan balasan Israel memakan puluhan ribu korban jiwa warga Palestina, memaksa sebagian besar penduduk mengungsi, dan menghancurkan wilayah luas. Gencatan senjata yang dimediasi Presiden AS, Donald Trump, memungkinkan pembebasan 20 sandera Israel yang tersisa.
Survei nasional memperlihatkan bahwa 62 persen warga Jerman menilai tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Di dalam negeri, pemerintah menerapkan langkah keras terhadap kritik terhadap Israel dengan menahan demonstran dan membatasi berbagai kegiatan dukungan untuk Palestina.
