Kenya Larang Pejabat Lakukan Perjalanan Dinas yang Tidak Penting
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kenya, pada Selasa (3/10/2023), melarang pejabat publik dan pegawai negeri untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Ini merupakan langkah pemerintah untuk meminimalisir terbuangnya uang pajak yang dibayarkan rakyat.
Dilansir Africa News, utang luar negeri Kenya tercatat naik mencapai 10,8 miliar dolar AS (Rp168,9 triliun) pada tahun finansial yang berakhir Juni 2023. Akibatnya, utang Kenya menggunung hingga 70,75 miliar dolar AS (Rp1,1 kuadriliun), melebihi batas kemampuannya sebesar 10 triliun shilling (Rp1,05 kuadriliun).
Rekor utang luar negeri ini pun membuat rakyat khawatir Kenya akan terhimpit masalah ekonomi. Padalah, pemerintah Kenya di bawah Presiden William Ruto telah berjanji untuk menurunkan utang luar negeri.
1. Mengurangi delegasi yang ikut dalam perjalanan luar negeri
Kepala Pelayanan Publik Kenya, Felix Koskei, mengatakan kebijakan baru ini akan membatasi delegasi dalam yang ikut dalam rombongan pejabat tinggi, termasuk presiden, wakil presiden, ibu negara, dan menteri kabinet ketika berkunjung ke luar negeri.
Perjalanan tidak mendesak sudah dihentikan sementara waktu, yang meliputi kunjungan studi, program pelatihan, penelitian, pertemuan akademik, simposia, konferensi, pameran, dan pertemuan umum lainnya.
Sedangkan, perjalanan luar negeri hanya diizinkan untuk hal penting dan menyangkut pemenuhan tugas negara Kenya, pengadaan kerja sama penting negara, atau pemenuhan kepemimpinan atau keanggotaan yang berdampak pada posisi negara.
Delegasi yang membantu menteri akan dibatasi menjadi tiga orang saja, termasuk sekretaris kabinet dan kepala delegasi. Kabinet dalam kementerian yang sama dianjurkan tidak pergi ke luar negeri secara bersamaan, kecuali jika memang dibutuhkan dalam pertemuan.
2. Ruto serukan pengurangan anggaran di seluruh institusi
Pada hari yang sama, Presiden Ruto mengumumkan bahwa semua kementerian harus memotong anggarannya sampai 10 persen.
"Saya mengarahkan kepada semua kementerian untuk memotong anggarannya 10 persen untuk menyesuaikan pengeluaran berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki di tengah tekanan ekonomi global," tutur Ruto, dikutip Kenyans.
"Saya menekankan kepada pemerintah untuk membersihkan kembali penggunaan sumber daya di dalamnya. Kami menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk pembuangan anggaran dan korupsi di lingkungan pemerintahan saat ini," tegasnya.
Langkah Ruto ini merupakan wujud dari kekhawatiran dari warga Kenya terkait meningkatnya pengeluaran negara di tengah naiknya pajak.
3. Seorang warga Kenya membakar diri akibat tingginya biaya hidup
Pada Agustus lalu, seorang warga di Mombasa melangsungkan protes atas sulitnya ekonomi yang dihadapi jutaan warga Kenya pada tahun ini. Demonstran itu rela membakar diri sebagai bentuk protes.
Seorang pria tersebut dilaporkan naik ke atas patung di tengah bundaran dan membakar dirinya. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa pria itu menuangkan cairan bensin ke sekujur tubuhnya sebelum membakar diri.
Usai kejadian ini, pria tersebut berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
Aksi pria tersebut diketahui akibat tingginya harga kebutuhan pokok yang didorong dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), kekeringan, dan depresiasi dari mata uang shilling. Sebelumnya, warga Kenya sudah menggelar demo akbar memrotes tingginya biaya hidup.
