Korea Selatan Resmi Izinkan Google Maps Beroperasi Penuh

Penolakan terhadap permohonan Google untuk mengakses data pemetaan presisi tinggi di Korea Selatan sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2007 dan 2016. Selama bertahun-tahun, pemerintah setempat secara konsisten memprioritaskan keamanan nasional di atas kemudahan navigasi digital bagi pengguna global. Otoritas pertahanan Korea Selatan berargumen bahwa peta digital berskala 1:5.000 yang sangat detail, dapat mengungkap lokasi instalasi militer dan infrastruktur vital. Hal tersebut dikhawatirkan berpotensi dimanfaatkan oleh Korea Utara jika terjadi konflik bersenjata.

Kebijakan yang ketat ini membuat Korea Selatan sempat menjadi salah satu dari sedikit negara maju yang membatasi fungsi layanan Google Maps. Aplikasi tersebut tidak dapat memberikan petunjuk arah jalan kaki maupun mengemudi yang akurat, sehingga wisatawan dan penduduk lokal harus bergantung pada aplikasi buatan dalam negeri.

"Google menyambut baik keputusan hari ini dan menantikan kolaborasi berkelanjutan dengan para pejabat lokal untuk menghadirkan pengalaman Google Maps yang berfungsi penuh di Korea Selatan," tulis Wakil Presiden Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google, Cris Turner, dilansir The Times of India.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan (MOLIT) secara resmi memberikan izin ekspor data ini, dengan menyertakan lima syarat keamanan mutlak. Google diwajibkan untuk menyamarkan seluruh citra satelit dan foto udara, khususnya yang menampilkan pangkalan militer atau fasilitas rahasia pemerintah.

Selain melakukan pengaburan citra pada layanan Street View dan Google Earth, Google juga dilarang menyertakan data garis kontur yang detail. Perusahaan tersebut harus menghapus koordinat lokasi yang presisi, agar tidak disalahgunakan sebagai referensi navigasi senjata jarak jauh oleh pihak asing.

Sebelum dikirimkan ke pusat data internasional milik Google, proses teknis pengolahan data harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyaring informasi. Proses ini wajib dikerjakan pada server domestik di Korea Selatan, oleh mitra lokal yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Keterbukaan akses data pemetaan ini diprediksi akan mengubah lanskap industri navigasi digital di Korea Selatan. Sebelumnya, pasar tersebut sangat didominasi oleh perusahaan lokal, seperti Naver dan Kakao, yang menguasai sekitar 85 persen pangsa pasar pada tahun 2025.

Pergeseran kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tekanan diplomatik dan perdagangan dari AS. Negara tersebut sempat menganggap pembatasan data peta sebagai hambatan perdagangan non-tarif, dan bahkan mengancam akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 25 persen terhadap produk-produk Korea Selatan.

Hadirnya layanan Google Maps secara utuh yang resmi diizinkan pada Jumat (27/2/2026), diharapkan mampu mendorong inovasi di sektor teknologi masa depan. Inovasi tersebut mencakup pengembangan kendaraan otonom, robotika, serta pembangunan kota pintar yang sangat membutuhkan sinkronisasi data global secara efisien.

"Keputusan ini merupakan langkah konstruktif dalam meningkatkan daya saing Korea Selatan sebagai pusat kekuatan digital global dan memperkuat kerja sama teknologi antarnegara," kata Ketua Kamar Dagang AS di Korea Selatan, James Kim, dilansir Channel News Asia.