Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Korsel Minta RI Lunasi Utang Proyek Jet Tempur KF-21 Rp14 T Pada 2026

Workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation pada Jumat (27/10/2023).

Jakarta, IDN Times – Korea Selatan (Korsel) berharap pemerintah Indonesia segera memenuhi komitmennya dalam proyek pengembangan jet tempur KFX/IFX atau KF-21 Boramae. Komitmen yang dimaksud adalah pelunasan cost share Rp14 triliun pada 2026 dan rezim keuangan Indonesia saat ini menunjukkan kesulitan pembayaran.

Sebagai informasi, KFX/IFX adalah proyek kolaborasi antara pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan dan perusahaan Korea Aerospace Industries (KAI). Indonesia dibebankan cost share sebesar 20 persen dari keseluruhan pembiayaan.

“Korea sudah banyak berinvestasi, yang sekarang kami tunggu adalah investasi dari Indonesia. Bulan lalu kami sudah bertemu dengan Pak Prabowo (Menteri Pertahanan) dan Pak Moeldoko (Kepala Kantor Staf Presiden). Saya harap kedua pemerintah menemukan solusi untuk permasalahan (pembayaran) ini,” kata Kepala Perwakilan KAI di Indonesia, Woo Bong Lee, dalam workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia dan Korea Foundation pekan lalu.

1. Tidak ingin utang jadi hambatan untuk kerja sama di masa depan

Workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation pada Jumat (27/10/2023).

Menurut Woo, Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi. Oleh sebab itu, dia tidak ingin isu keterlambatan pembayaran ini menjadi hambatan bagi Korsel untuk menjalin kerja sama yang lebih dalam dengan Indonesia.

“Indonesia punya wilayah yang sangat luas. Saya sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, dan saya mengatakan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Itulah kenapa Korea sangat ingin bekerja sama dengan Indonesia,” kata Woo.

“Kami (KAI) selaku kontraktor utama (pengembangan pesawat), menunggu (pembayaran dari Indonesia). Kami ingin menjaga kemitraan yang sudah terjalin dengan Indonesia dan PT Dirgantara,” tambahnya.

2. Tidak mudah membuat jet tempur sesuai kebutuhan Indonesia

Prototipe jet tempur KFX/IFX yang diluncurkan pada 2021. (Tangkapan layar YouTube Military Modeler)

Woo mengaku tidak mudah membangun jet tempur sesuai kebutuhan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan pesawat dengan mesin ganda (twin engine) sehingga mempu menempuh jarak dari wilayah barat ke timur. Padahal, selama ini KAI hanya memproduksi jet tempur dengan mesin tunggal (one engine).

Di sisi lain, KAI juga mempertimbangkan harga pesawat yang terjangkau. Sebab, penambahan mesin bisa membuat harga meroket dan kemampuan manuver pesawat semakin terbatas.

“Ada banyak tantangan dalam membuat pesawat ini,” kata Woo.

Purwarupa dari KF-21 Boramae sendiri telah berhasil diterbangkan pada Juni lalu. Banyak pihak yang meragukan kemampuan Korsel dalam pengembangannya, karena KF-21 diklaim jauh lebih murah dan lebih efektif jika dibandingkan dengan jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin.

Setelah sukses mengudara, Woo mengaku banyak negara yang tertarik untuk bekerja sama dengan Korsel, termasuk negara-negara Arab.  

3. Alasan Indonesia kesulitan bayar

Workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation pada Jumat (27/10/2023).

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Marsma TNI Dedy Laksmono, mengakui keterbatasan anggaran pemerintah dalam melunasi cost share. Hingga 2026, Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 triliun.

Kendati begitu, Dedy memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menuntaskan proyek kolaborasi ini. Indonesia pun sudah menawarkan sejumlah opsi tukar guling, salah satunya pengembangan smart city di Ibu Kota Negara (IKN), tapi Korsel minta pemerintah untuk melunasi utang-utangnya terlebih dahulu.

“Kami sudah ajukan porsi penambahan di APBN, tapi keputusannya ada di Kementerian Keuangan. Karena salah satu fokus pemerintah saat ini IKN (Ibu Kota Negara). Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan Rp1,5 triliun per tahun untuk cost share. Kami sadar itu tidak cukup untuk memenuhi komitmen, tapi kami tegaskan bahwa proyek dengan Korsel akan jadi prioritas,” papar Dedy.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Vanny El Rahman
EditorVanny El Rahman
Follow Us