Jakarta, IDN Times - Kosta Rika dan Honduras, pada Selasa (24/10/2023), memutuskan untuk mengakhiri persyaratan visa yang diterapkan sejak 11 Oktober 2023. Kedua negara terus bernegosiasi dalam memperbaiki hubungan diplomatik yang sempat menegang.
Ketegangan kedua negara dipicu oleh tudingan geng kriminal Honduras yang berbondong-bondong masuk Kosta Rika. Bahkan, tingginya warga Honduras yang datang dianggap penyebab lonjakan kasus kriminalitas dan pembunuhan di Kosta Rika pada tahun ini.
Dalam negosiasi, disetujui penangguhan persyaratan visa untuk bepergian dari masing-masing negara Amerika Tengah itu. Selain itu, perjanjian juga memperbolehkan truk barang untuk melintas dengan bebas.
"Kami sudah menyelesaikan masalah lebih baik daripada mempersyaratkan visa. Dalam waktu ini, warga Honduras yang hendak pergi ke Kosta Rika dan warga Kosta Rika yang pergi ke Honduras tidak perlu lagi mengajukan visa," terang Presiden Kosta Rika, Rodrigo Chaves, dikutip Associated Press.
Meski sudah bebas visa, aturan baru yang disetujui Presiden Rodrigo Chaves dan Presiden Honduras Xiomara Castro tetap mempersyaratkan surat catatan kriminalitas dari kepolisian.
Persetujuan ini dicapai setelah Chaves menghubungi Castro lewat telepon untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara. Dalam dua pekan terakhir, keduanya terus membicarakan cara meredam tensi dan membebaskan syarat visa.
Wakil Menteri Luar Negeri Honduras, Gerardo Torres Zelaya, menekankan bahwa pemerintah akan mendorong supaya proses permintaan surat keterangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Ia menyebut semua warga dapat mengajukan surat sertifikat online.
Zelaya menambahkan, strategi ini merupakan peringatan awal bagi otoritas kedua negara untuk melawan kriminalitas transnasional. Ia menyebut bahwa ini menjadi langkah untuk melawan kriminal terorganisir, terorisme, penyelundupan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya, dilansir CNN.
Di sisi lain, Menteri Keamanan Publik Kosta Rika Mario Zamora memastikan, masuknya warga asing dapat terdeteksi dan memberikan ruang kedua negara untuk meningkatkan perlawanan terhadap kriminal terorganisir.
Setelah pengumuman pencabutan visa, Menteri Luar Negeri Honduras Enrique Reina menyampaikan persetujuan kedia pihak melawan kriminal terorganisir.
"Honduras dan Kosta Rika setuju dalam waktu 30 hari agar delegasi kedua negara mengirimkan di awal hasil kerja sama dalam melawan kriminal terorganisir, kejahatan internasional, dan masalah lain, termasuk penyelundupan narkoba," terang Reina, dilansir El Heraldo.
Keputusan ini dinilai sangat penting untuk memudahkan masyarakat dan mempersempit gerak geng kriminal.
Pada awal Oktober, Kosta Rika telah menemukan dugaan masuknya warga Honduras yang ternyata adalah pembunuh bayaran di Provinsi Limon. Kedatangannya dianggap mengakibatkan lonjakan kasus pembunuhan di Kosta Rika.