Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taiwan mengimbau warganya untuk menunda perjalanan ke Uganda pada Kamis (13/8/2026), menyusul maraknya insiden penyitaan paspor di perbatasan. Peringatan ini dikeluarkan demi menjaga keselamatan dan kepastian hukum para pelancong.
Langkah ini diambil akibat meningkatnya kendala diplomatik yang dihadapi warga Taiwan di Afrika. Otoritas luar negeri di Taipei terus memantau situasi untuk mencegah insiden serupa berulang.
Tiga pengusaha asal Taiwan dan keluarga mereka sempat tertahan di Bandara Internasional Entebbe, pada Rabu (12/8/2026). Petugas imigrasi Uganda menyita paspor mereka dan menuntut penggunaan paspor Republik Rakyat China.
Dokumen tersebut akhirnya dikembalikan dan mereka diizinkan masuk setelah bantuan dari perwakilan dagang Taiwan. Petugas perbatasan berkilah tindakan itu dilakukan demi menegakkan prinsip Satu China.
Pemerintah Taiwan menyayangkan sikap sepihak imigrasi Uganda yang membawa alasan politik dalam dokumen perjalanan.
"Uganda seharusnya menghormati realitas bahwa Taiwan dan China berdiri sendiri tanpa saling membawahi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan.
Insiden pada pertengahan Agustus ini memperpanjang deretan kasus serupa di Uganda. Sebelumnya, seorang pekerja berizin sah sempat ditahan, sementara seorang wisatawan Taiwan lainnya langsung dipulangkan ke negara asal.
Kondisi ini berdampak buruk pada sektor pariwisata hingga memicu pembatalan tur 11 hari warga Taiwan. Sejumlah agen perjalanan terpaksa menunda penerbangan karena permohonan visa tak kunjung disetujui.
Sengketa ini diduga dipicu kebijakan Taiwan yang sempat menangguhkan visa warga Uganda akibat epidemi Ebola pada Juni lalu.
"Kasus ini bisa jadi balasan atas pembatasan visa Ebola, tetapi kami tak mengesampingkan pengaruh kebijakan Satu China," kata Kepala Departemen Urusan Asia Barat dan Afrika MOFA, Yen Chia-liang, dilansir Focus Taiwan.
Kantor Perwakilan Taiwan di Somaliland yang membawahi wilayah Uganda terus meminta klarifikasi resmi. Perlindungan konsuler difokuskan untuk mengamankan 70 warga negara serta 35 perusahaan investasi Taiwan di Uganda.
Kementerian Luar Negeri Taiwan juga membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi warga yang terkendala di luar negeri. Warga yang memiliki urusan mendesak diminta aktif berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik terdekat.
Pemerintah Taiwan menekankan pentingnya kewaspadaan karena belum ada kepastian aturan tertulis dari Uganda.
"Pemerintah Uganda belum merilis aturan visa baru secara resmi, tetapi warga disarankan menunda perjalanan," kata Pejabat Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri Taiwan, dilansir Taipei Times.