Menlu Retno Akan Hadiri Sesi Dewan Keamanan PBB Bahas Kondisi Gaza
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, bakal menghadiri sesi High Level Debate di Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada 29 November 2023, yang membahas seputar kondisi Jalur Gaza.
Hal ini ia ungkapkan ketika menghadiri Rapat Kerja Menteri Luar Negeri dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
“Pada 29 November akan dilakukan High Level Debate di DK PBB soal isu Gaza. Para Menlu OKI yang memperoleh mandat dari OKI akan hadir di pertemuan, termasuk kami, sore ini akan terbang ke New York untuk hadiri pertemuan tersebut,” kata Retno dikutip dari YouTube Komisi I DPR RI, Senin (27/11/2023).
“Tekanan internasional harus diberikan agar de-eskalasi bisa segera tercapai. DK PBB punya tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan perdamaian dan memperjuangkan keadilan serta kemanusiaan,” ucap Retno lagi.
1. Resolusi DK PBB belum cukup kuat
Meski demikian, Retno sempat mengapresiasi DK PBB yang akhirnya mengeluarkan resolusi terkait kondisi Gaza. Namun, resolusi itu dirasa belum cukup kuat.
“Menlu OKI sepakat bahwa diperlukan sebuah resolusi DK PBB yang lebih komprehensif dan lebih kuat terutama untuk terciptanya gencatan senjata permanen dan pemberitan bantuan yang lancar,” tutur Retno.
2. Posisi tegas Indonesia soal kemerdekaan Palestina
Di hadapan para anggota Komisi I DPR, Retno kembali menegaskan posisi Indonesia terkait kemerdekaan Palestina, yang ia bawa setiap melakukan kunjungan ke negara sahabat.
“Posisi konsisten ini, soal kemerdekaan dan juga soal konflik saat ini, terus disuarakan Indonesia di semua forum,” ungkap dia.
3. Indonesia menyambut baik gencatan senjata 4 hari di Gaza
Sebelumnya, Indonesia menyambut positif tercapainya kesepakatan gencatan senjata sementara di Gaza.
“Indonesia secara konsisten menyerukan pentingnya penghentian kekerasan secara berkelanjutan guna membuka akses bagi bantuan kemanusiaan secara luas ke Gaza, termasuk bantuan dari pemerintah dan rakyat Indonesia,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (23/11/2023).
Kesepakatan tersebut juga diharapkan akan membuka peluang bagi pengakhiran konflik secara permanen, serta dimulainya pembahasan yang serius bagi perdamaian yang menyeluruh dan adil.
