Jakarta, IDN Times - Pemerintah Niger resmi memberlakukan penegakan hukum pidana baru yang melarang hubungan sesama jenis, pada Rabu (1/7/2026). Aturan ini kini berlaku di seluruh wilayah negara tersebut.
Kebijakan baru ini memicu pro dan kontra serta mendapat pengawasan dari berbagai lembaga hak asasi manusia internasional. Di sisi lain, pemerintah Niger menegaskan aturan ini diterapkan demi menjaga nilai sosial dan budaya setempat.
Kepolisian Niger telah menahan sedikitnya 16 orang dalam sebuah operasi penertiban. Operasi ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari warga sipil hingga petugas aktif di instansi bea cukai dan kepolisian.
Penertiban difokuskan di area publik serta beberapa lokasi strategis, seperti asrama militer dan kawasan kampus. Penangkapan ini sempat menimbulkan kepanikan dan membuat sejumlah orang memilih bersembunyi untuk menghindari aparat.
"Operasi penertiban ini masih berjalan dan menyasar lokasi-lokasi tertentu yang menjadi tempat tinggal pasangan sesama jenis," ujar seorang sumber dari lembaga peradilan.
Berdasarkan dokumen lembaran negara tertanggal 27 Maret, pelaku hubungan sesama jenis terancam hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Selain itu, pelanggar juga menghadapi denda antara 10 juta hingga 100 juta franc CFA (Rp313,89 juta-Rp3,13 miliar).
Aturan baru ini juga menetapkan hukuman 10 hingga 20 tahun penjara bagi mereka yang terlibat atau menyelenggarakan pernikahan sesama jenis. Sementara itu, pihak yang mengelola organisasi pendukung komunitas tersebut dapat dikenai denda hingga 500 juta franc CFA (Rp15,69 miliar).
"Hubungan sesama jenis tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di Niger," kata Menteri Kehakiman Niger, Alio Daouda, dilansir Front Line Defenders.
Penerapan undang-undang pidana baru ini dipimpin oleh pemerintahan militer di bawah Jenderal Abdourahamane Tiani. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menolak pengaruh asing, sekaligus memperkuat aliansi regional Niger bersama Mali dan Burkina Faso.
Berbagai organisasi kemanusiaan internasional mengkritik keras aturan ini karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Pengetatan regulasi ini bahkan memaksa sejumlah lembaga medis menghentikan program pencegahan penyebaran virus HIV di wilayah tersebut.
"Para pemimpin politik memanfaatkan isu ini untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri," ungkap pengamat politik Larissa Kojoué, dilansir The Guardian.