Junta MIliter Niger Tolak Desakan UE Bebaskan Eks Presiden
- AES yang terdiri dari Burkina Faso, Mali, dan Niger menolak desakan Uni Eropa untuk membebaskan eks Presiden Mohamed Bazoum, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Niger.
- AES menuduh Uni Eropa melanggar hukum internasional dan berupaya mempertahankan kepentingan ekonomi serta geostrategis di Afrika Barat yang dianggap terkait dengan warisan kolonialisme.
- Uni Eropa mendesak junta militer Niger mengembalikan demokrasi dengan menetapkan jadwal pemilu yang adil, sementara organisasi masyarakat di Niger menolak intervensi asing termasuk dari Prancis.
Jakarta, IDN Times - Alliance of Sahel States (AES) yang terdiri dari Burkina Faso, Mali, dan Niger menyatakan penolakan terhadap desakan dari Uni Eropa (UE) untuk membebaskan eks Presiden Niger, Mohamed Bazoum. Kebijakan ini dianggap sebagai intervensi urusan dalam negeri Niger.
“Resolusi dari Parlemen Eropa terkait pembebasan Bazoum sesegera mungkin dan tanpa syarat adalah sebuah agresi kepada kedaulatan Niger,” terang Kementerian Dalam Negeri Niger, dilansir Africa News, Senin (23/3/2026).
Beberapa tahun terakhir, hubungan negara-negara pimpinan junta militer di Afrika Barat dengan UE menegang. Negara tersebut juga sudah mengusir tentara Prancis yang ditugaskan untuk melawan kelompok teroris.
1. AES sebut UE melanggar hukum internasional
AES mengatakan bahwa UE sudah melakukan pelanggaran hukum internasional. Selain itu, mereka menuding Brussels sudah ikut dalam memicu instabilitas di negara-negara Afrika Barat.
“Resolusi dari UE ini adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan geostrategis UE di Afrika Barat yang berhubungan dengan kolonialisme masa lalu,” tuturnya, dikutip dari APA News.
Aliansi negara pimpinan junta militer di Afrika Barat itu menyebut bahwa dokumen itu berusaha mengembalikan sistem lama. Menurutnya, sistem itu tidak mendukung aspirasi dari rakyat negara-negara di kawasan Sahel.
2. Organisasi masyarakat Niger tolak resolusi UE
Mendengar resolusi dari UE, sejumlah organisasi masyarakat di Niger menyatakan penolakan pembebasan Bazoum. Mereka menuding bahwa Prancis sudah mendesak UE untuk menyetujui resolusi tersebut.
“Bicara dengan jelas dan nyata bahwa di balik resolusi ini pasti ada campur tangan Prancis. Mereka menolak kekalahan bersejarah di kawasan Sahel,” Juru Bicara Alliance of Sahel States Citizen Watch, Abdourahamane Oumarou.
Organisasi itu juga menolak keberadaan kekuatan asing di kawasan Sahel. Menurutnya, keberadaan kekuatan asing tersebut tidak akan membantu stabilitas negara-negara Afrika Barat.
3. UE desak junta militer Niger mengembalikan demokrasi
Selain mendesak pembebasan Bazoum, UE juga mendesak pemerintah militer Niger untuk mengembalikan demokrasi. Brussels menginginkan junta militer Niger segera menetapkan jadwal pemilihan umum (pemilu) yang adil dan bebas.
Dilansir Deutsche Welle, Mohamed Bazoum terpilih menjadi presiden Niger lewat pemilu yang damai pada April 2021. Ia menjadi pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis sejak negara Afrika Barat itu merdeka.
