OKI Janjikan Bantuan Dana untuk Afghanistan
Jakarta, IDN Times - Menteri luar negeri dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada hari Minggu (19/12/2021) mengadakan Sidang Luar Biasa ke-17 di Islamabad, Pakistan. Agenda yang dibahas adalah krisis kemanusiaan di Afghanistan yang semakin memburuk sejak dikuasai Taliban, dengan aset dibekukan oleh AS dan sekutunya, bahkan bantuan kemanusian semakin sulit disalurkan.
Karena krisis di Afghanistan yang mengkhawatirkan, yang dapat membuat jutaan orang kelaparan, negara-negara OKI sepakat untuk memberikan bantuan dana kepada Afghanistan.
1. Perdana menteri Pakistan memperingatkan jutaan orang di Afghanistan bisa kelaparan
Melansir dari DW, dalam pertemuan OKI, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan akan ada jutaan warga Afghanistan yang kelaparan dan kekacauan akan terjadi, jika tidak ada penanganan, untuk itu dia menyerukan agar krisis di Afghanistan segera ditangani. Dia juga meminta AS menyalurkan kembali bantuan kepada Afghanistan.
Khan dalam pertemuan ini meminta Barat tidak memaksa menyesuaikan hak asasi manusia yang mereka serukan, dengan anggapan itu bisa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dia mengigatkan pandangan setiap masyarakat tentang hak asasi manusia berbeda.
Diperkirakan lebih dari 20 juta warga Afghanistan telah menghadapi kelaparan sejak Taliban menyerbu ibu kota Kabul pada pertengahan Agustus dan situasi semakin memburuk dengan musim dingin di negara itu.
Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi mengumumkan dana bantuan perwalian akan dibentuk dan disalurkan melalui Bank Pembangunan Islam.
Pertemuan itu telah menyerukan agar AS dan sekutunya melonggarkan sanksi kepada pemerintah Afghanistan, termasuk menghapus hukuman aset yang dibekukan.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Pembangunan Islam, dan negara di luar OKI seperti Amerika Serikat (AS), China, Uni Eropa, Jepang, dan Rusia.
2. Ekonomi Afghanistan semakin terpuruk sejak dipimpin Taliban
Sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan negara di Timur Tengah ini telah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, saat ini sebagain bank di Afghanistan tutup dan penarikan uang dibatasi hanya hingga 200 dolar AS (Rp2,8 juta) per bulan.
Melansir dari Associated Press, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths yang juga hadir pada pertemuan OKI, memperingatkan ekonomi Afghanistan akan terjun bebas dan negara itu tidak akan bertahan hidup hanya dengan dana bantuan. Dia meminta agar negara-negara pemberi bantuan menunjukkan fleksibilitas, mengizinkan dana untuk membayar gaji pekerja sektor publik dan mendukung layanan dasar publik.
Griffiths mengatakan saat ini keluarga di Afghanistan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup karena harga yang melonjak, sebangian keluarga menggunakan 80 persen uangnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan harga bahan bakar telah melonjak sekitar 40 persen.
Griffiths melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan kemiskinan di Afghanistan bisa mencapai 97 persen dari populasi. Dia memperingatkan bahwa produk domestik bruto negara itu dalam setahun bisa berkurang 30 persen dan pengagguran pria bisa berlipat ganda menjadi 29 persen.
Pejabat PBB itu mengatakan tahun depan akan mencari bantuan dana sebesar 4,5 miliar dolar AS (64,7 triliun) untuk Afghanistan.
3. Pemerintahan Taliban tidak diakui
Melansir dari Al Jazeera, dalam pertemuan OKI ini pejabat Taliban Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi hadir dalam acara, tapi dia tidak ada dalam foto resmi selama acara itu, yang menunjukkan pertemuan OKI tidak memberikan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban.
Muttaqi telah menyerukan bahwa pemerintahan Taliban memiliki hak untuk diakui secara resmi. Dia mengatakan saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan setiap organisasi asing dan meminta sanksi kepada Afghanistan segera dicabut.
Dalam pidatonya di OKI, Muttaqi mengatakan pembekuan aset AS merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dan dapat dianggap sebagai sikap permusuhan terhadap bangsa.
Muttaqi menegaskan bahwa Taliban tidak akan mengizinkan Afghanistan digunakan sebagai basis terhadap negara lain dan tidak ada serangan yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan sebelumnya.
Namun, sejak berkuasa pemerintah Taliban telah dikritik keras dengan mengecualikan sebagian besar masyarakat Afghanistan dari pemerintahan dan warga Afghanistan telah beramai-ramai keluar dari negara itu pindah ke negara lain.
Selain itu Taliban juga telah menerapkan larangan perempuan untuk bersekolah di kelas menengah di sebagian besar provinsi dan membatasi pekerjaan untuk perempuan.
Pemerintah Taliba juga dilaporkan melanggar janji mereka untuk tidak menargetkan pejabat pemerintah sebelumnya.
