PBB Peringatkan Korban Meninggal Ebola di Kongo Tembus 3 Ribu Jiwa

Penyebaran wabah Ebola Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo yang diumumkan sejak 15 Mei 2026 kini tercatat sebagai gelombang wabah tercepat dan paling mematikan dalam sejarah negara tersebut. Dilansir UN News, perbandingan data menunjukkan lonjakan tajam jika disandingkan dengan epidemi Ebola di Afrika Barat pada kurun waktu 2014 hingga 2016. Dalam 100 hari pertama wabah di Kongo, otoritas kesehatan mencatat terdapat 5.515 kasus dan 2.642 kematian.

Angka tersebut jauh melampaui 100 hari pertama epidemi Afrika Barat yang kala itu mencatat 635 kasus dan 399 kematian di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Menurut data resmi yang dikutip China Daily, saat ini infeksi telah meluas ke 60 zona kesehatan yang tersebar di enam provinsi. Provinsi Ituri menjadi episentrum utama wabah dengan menyumbang hingga 81,9 persen dari seluruh kasus terkonfirmasi di tingkat nasional.

Dari total kasus nasional, sebanyak 1.409 pasien dilaporkan telah sembuh, sementara 830 pasien lainnya masih menjalani perawatan isolasi atau dirawat di pusat penanganan Ebola. "Penanganan memang terus bertambah dan ditingkatkan, tetapi virus ini bergerak lebih cepat," ujar Tom Fletcher. "Kecuali jika kita meningkatkan penanganan secara mendesak, lebih banyak nyawa akan melayang dan ancaman akan makin membesar," lanjutnya.

Upaya penanggulangan medis PBB dan pemerintah Kongo menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan kompleks yang sedang terjadi. Di wilayah Kongo timur, bentrokan bersenjata antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak M23 yang didukung Rwanda terus memaksa warga mengungsi. Kondisi konflik berkepanjangan ini memperumit akses logistik serta penyaluran bantuan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penanganan epidemi ini makin terkendala oleh kesenjangan pendanaan yang amat besar. Laporan UN News menyebutkan bahwa respons operasional menghadapi defisit anggaran hingga 1,1 miliar dolar AS atau setara Rp19,45 triliun. Meski Fletcher telah mengalokasikan bantuan lebih dari 57 juta dolar AS atau setara Rp1,01 triliun dari Dana Tanggap Darurat Pusat PBB (CERF), jumlah tersebut belum mencukupi.

Risiko penanganan juga makin tinggi setelah lebih dari 40 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terinfeksi Ebola saat bertugas. Pusat perawatan medis dan kendaraan ambulans bahkan turut menjadi sasaran serangan di tengah situasi krisis tersebut. "Ini bukan sekadar darurat kesehatan. Ini juga darurat kemanusiaan yang bertumpuk di atas berbagai darurat kemanusiaan yang sudah ada," tegas Fletcher seperti dilansir UN News.

Di tengah ancaman yang kian meluas, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan panduan darurat terbaru terkait penggunaan vaksin Ervebo. Vaksin tersebut sebelumnya telah diprakualifikasi oleh WHO pada 2019 untuk mencegah infeksi virus Ebola spesies Zaire. Namun, wabah yang tengah melanda Kongo saat ini disebabkan oleh spesies virus Ebola Bundibugyo yang secara genetis berbeda.

WHO menegaskan belum ada bukti ilmiah yang mendukung penggunaan Ervebo secara terprogram untuk mencegah penularan strain Bundibugyo. Karena itu, penggunaan vaksin Ervebo terhadap spesies virus ini hanya disarankan dalam skema protokol penelitian klinis. Gugus tugas internasional pengadaan vaksin telah menyetujui alokasi awal 70.000 dosis Ervebo, di mana 20.000 dosis dipakai untuk uji klinis Tahap 3 dan 50.000 dosis disalurkan bagi pekerja garda terdepan serta tenaga kesehatan.

Sebagai langkah pencegahan penularan lintas batas negara, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah melakukan hampir 23 juta kali pemeriksaan kesehatan di Kongo dan negara tetangga. Upaya ketat ini berhasil membantu memantau pergerakan warga serta menekan risiko penyebaran virus ke wilayah lain. Uganda sendiri telah berhasil mengakhiri wabah Ebola di wilayahnya pekan lalu lewat pelacakan kontak yang cepat serta perawatan klinis yang disiplin.

Fletcher kembali mengingatkan komunitas internasional agar memberikan komitmen politik dan sumber daya yang nyata demi menghentikan epidemi ini. PBB menekankan pentingnya menjaga akses aman bagi para petugas kemanusiaan dan penyaluran bantuan di area terdampak. "Kita memiliki pengalaman, alat, dan orang-orang luar biasa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan epidemi ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah kemauan politik, akses, dan sumber daya," pungkas Fletcher.