AHY Tegaskan TNI-Polri hingga ASN Harus Netral di Pemilu
- AHY menegaskan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan aparatur negara wajib profesional serta netral dalam pemilu sebagai amanah reformasi.
- Ia meminta fasilitas negara dipakai untuk kepentingan rakyat, seluruh peserta pemilu diperlakukan adil, dan kemenangan maupun kekalahan menghormati kehendak rakyat.
- AHY menilai pelajaran Reformasi perlu dijaga: mengawasi kekuasaan, menegakkan hukum adil, melawan KKN, memperkuat supremasi sipil, serta melindungi kebebasan dan kedaulatan rakyat.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya profesionalitas dan netralitas aparatur negara dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Menurut AHY, TNI, Polri, intelijen, aparat penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh aparatur negara harus berdiri di atas semua golongan. Hal tersebut merupakan salah satu amanah penting reformasi yang harus terus dijaga.
“Salah satu amanah penting reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” kata AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
Dia juga menegaskan fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Selain itu, seluruh peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil.
AHY mengatakan, pihak yang memenangkan pemilu harus memperoleh kemenangan berdasarkan kepercayaan rakyat. Sementara pihak yang kalah harus menghormati pilihan dan kehendak rakyat.
"Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," kata dia.
Menurut AHY, Partai Demokrat memiliki pengalaman berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.
Pengalaman tersebut, lanjut AHY, menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.
"Pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar dia.
AHY menilai, kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan politik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus terus dijaga.
AHY mengatakan, Partai Demokrat lahir pada 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era reformasi. Menurut dia, Partai Demokrat perlu terus mengingat berbagai persoalan yang melatarbelakangi lahirnya reformasi tersebut.
“Indonesia ketika itu menghadapi krisis multidimensi. Mulai dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, keamanan, hingga krisis kepercayaan,” ujar AHY.
Menurut AHY, reformasi lahir untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara. Salah satunya dengan mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan.
Reformasi juga diarahkan untuk mengoreksi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memperkuat supremasi sipil, serta memperluas kebebasan dan partisipasi masyarakat.
“Terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik,” kata AHY.
Dia menegaskan, Partai Demokrat perlu terus mengambil pelajaran dari Reformasi sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah. Semangat reformasi, lanjutnya, harus tetap menjadi bagian dari jati diri Partai Demokrat.
“Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan. Bahwa kekuasaan harus diawasi, hukum harus berlaku adil, korupsi harus dilawan, dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati,” ucap AHY.
