Pengadilan Tinggi Hong Kong Putuskan Tolak Jaminan untuk Jimmy Lai

Suasana saat Jimmy Lai baru tiba di pengadilan tinggi Hong Kong pada hari Selasa, 9 Februari 2021, waktu setempat. (Twitter.com/tameryazar)

Dilansir dari Aljazeera.com, sebuah keputusan yang diambil oleh pengadilan tinggi Hong Kong menandai pertama kalinya Pengadilan Banding Akhir Hong Kong (CFA) memutuskan kasus yang berkaitan dengan UU Keamanan, yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok di kota semi-otonom tahun 2020 lalu dalam upaya untuk memadamkan perbedaan pendapat terhadap aturannya. Lai, yang juga merupakan pemilik tabloid pro-demokrasi Apple Daily, merupakan salah satu dari lebih 100 aktivis yang ditangkap berdasarkan undang-undang dan tokoh terkenal yang akan ditahan sementara dia menunggu persidangan.

Dalam kasus kali ini, Lai didakwa berkolusi dengan pasukan asing, yang di mana merupakan salah satu kejahatan keamanan baru, karena diduga menyerukan sanksi terhadap Hong Kong dan Tiongkok. Memberikan jaminan untuk kejahatan tanpa kekerasan merupakan ciri khas dari sistem hukum berbasis aturan umum di Hong Kong. Akan tetapi, dalam Pasal 42 pada UU Keamanan Nasional mengatakan bahwa tidak ada jaminan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa pidana, kecuali hakim memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa tersangka atau terdakwa pidana tidak akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional.

Ilustrasi buku dan palu pengadilan. (Pixabay.com/succo)

Para ahli hukum mengamati dengan cermat kasus tersebut untuk mengetahui apakah peradilan Hong Kong akan atau juga dapat berfungsi sebagai segala jenis rem konstitusional terhadap UU Keamanan. Pengadilan sendiri hanya dapat menafsirkan hukum, yang biasanya disahkan oleh Badan Legislatif Hong Kong yang sifatnya semi-terpilih. Selama tantangan terhadap undang-undang baru, hakim menyeimbangkan kata-kata dalam undang-undang yang bertentangan dengan tradisi hukum secara umum serta kebebasan berbicara dan praduga jaminan yang diabadikan dalam mini konstitusi Hong Kong.

Akan tetapi, UU Keamanan telah dirancang langsung oleh pihak Tiongkok dan tampaknya akan mengalahkan undang-undang lain jika terjadi perselisihan. Seorang pengacara yang berkantor di Hong Kong, Anthony Dapiran, mengatakan putusan tersebut menunjukkan bahwa UU Keamanan sendiri tidak terbuka untuk digugat atas dasar konstitusional. Tetapi putusan tersebut menunjukkan jaminan dimungkinkan dalam kasus keamanan nasional, meskipun pada Pasal 42 dari undang-undang tersebut menjelaskan menciptakan praduga melawan jaminan, itu bukanlah ketentuan tanpa jaminan.

Dapiran menambahkan sudah saatnya Lai dapat mengajukan jaminan lagi sehubungan dengan putusan ini. Lai hanya perlu meyakinkan pengadilan bahwa kondisi jaminan akan mencegahnya melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional.

Proses penangkapan Jimmy Lai pada bulan Agustus 2020 lalu. (Twitter.com/hrw)

Jimmy Lai bersama rekan-rekannya telah ditangkap pada  bulan Desember 2020 lalu dan saat itu, ia didakwa melakukan penipuan dan ditahan hingga sidang pengadilan. Beberapa hari setelah penangkapan, Lai bersama rekan-rekannya muncul di pengadilan untuk menghadapi dakwaan terkait dengan dugaan penggunaan ilegal kantor pusat perusahaan mereka untuk tujuan yang tidak diizinkan. .

Dalam tuduhan tersebut menyatakan bahwa mereka telah menyewakan bagian dari bangunan tersebut, sedangkan pemilik dari tanah tersebut adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah untuk menjalankan kawasan industri kota. Tuduhan penipuan tidak disidangkan di bawah UU Keamanan tetapi hakim Carrie Lam, hakim yang dipilih oleh pemimpin kota secara langsung, untuk menangani kasus keamanan nasional. Sementara dua rekan lainnya, yang tak lain adalah eksekutif senior perusahaan media Next Digital, telah diberikan jaminan dan Lai justru ditolak karena dianggap beresiko melarikan diri.