PM Malaysia Sindir Muhyiddin Yassin: Sering-sering Main ke Parlemen!

08 Apr 2023, 16:00 WIB

bendera Malaysia (pixabay.com/terimakasih0 )

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyindir eks PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin terkait sikap partainya terhadap isu Laut China Selatan.

Anwar pada Sabtu (8/4/2023) mengatakan, Muhyiddin harus lebih sering menghadiri Parlemen untuk memahami sikap pemerintah atas masalah yang sedang berlangsung.

Menurut Anwar, Ketua Perikatan Nasional tidak memahami sikap pemerintah Malaysia mengenai masalah tersebut. Sebelumnya, Anwar dikritik oleh Muhyiddin saat mengatakan akan bernegosiasi dengan China.

1. Anwar sebut Muhyiddin tidak mau mendengar pandangannya

Anwar mengatakan eks PM Muhyiddin tidak pernah mau mendengarkan pandangan pihaknya. Anwar menyatakan bahwa proyek Carigali PETRONAS akan tetap dilanjutkan oleh Malaysia.

“Ini adalah masalah dengan kepala oposisi. Dia tidak hadir di Parlemen, dia tidak mendengarkan pandangan kami, membaca pernyataan dan komentar kami. Saya sudah sampaikan secara konsisten bahwa proyek Carigali PETRONAS akan dilanjutkan. Daerah itu milik kita," kata Anwar, dilansir The Star.

“Tapi sekarang, China mengatakan tidak, ini adalah wilayah yang tumpang tindih. Saya bilang oke kalau begitu. Mari kita bicara,” kata Anwar usai meluncurkan program di Proyek Perumahan Rakyat di Shah Alam.

2. Awal mula perdebatan Anwar dan Muhyiddin soal Laut China Selatan

bendera Malaysia (pixabay.com/Engin_Akyurt)

Anwar sebelumnya mengatakan, Beijing mengaku prihatin atas aktivitas Petronas di wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China.

Anwar pun mengatakan Putrajaya terbuka untuk negosiasi dengan China jika merasa kekeh bahwa wilayah laut itu adalah haknya.

Setelah itu, Muhyiddin mengklaim Anwar secara tidak langsung mengakui klaim China atas wilayah yang secara resmi menjadi milik Malaysia. Muhyiddin menyebut bahwa wilayah Malaysia harus dipertahankan.

Presiden Bersatu itu mengatakan, proyek eksplorasi Petronas berada di dalam wilayah Malaysia dan tidak dapat dinegosiasikan atau diminta oleh China. Muhyiddin menambahkan bahwa pernyataan Anwar dapat mengancam kedaulatan Malaysia.

3. China tidak memiliki dasar historis untuk melakukan kontrol eksklusif di wilayah sengketa

bendera China (pixabay.com/PPPSDavid)

Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag mengatakan pada 12 Juli 2016 bahwa tidak ada bukti China secara historis telah melakukan kontrol eksklusif atas Laut China Selatan.

Keputusan tersebut merupakan kemenangan moral bagi Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Laut China Selatan. Keputusan itu berdampak terhadap beberapa kebijakan luar negeri China.

Beijing sendiri memiliki kepentingan reklamasi tanah dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Sejauh ini, kapal China kerap memasuki perairan Filipina yang membuat hubungan kedua negara memanas, dikutip Lowy Institute.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.