Senat AS Tolak Proposal Sanders Hentikan Penjualan Senjata ke Israel
- Senat AS menolak proposal Sanders untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.
- Pemimpin Mayoritas Senat dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri AS menentang proposal Sanders.
- Sanders klaim pengiriman senjata melanggar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan Pengendalian Persenjataan AS.
Jakarta, IDN Times - Senat Amerika Serikat dengan tegas menolak upaya Senator Bernie Sanders untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Dalam voting yang dilakukan pada Rabu (20/11/2024), sebanyak 79 senator menolak proposal tersebut, 18 menyetujui, dan 1 abstain.
Sanders mengajukan tiga resolusi berbeda untuk memblokir penjualan peluru tank 120 milimeter, mortir berdaya ledak tinggi, dan kit konversi bom presisi ke Israel. Proposal ini muncul di tengah kekhawatiran atas dampak perang terhadap warga sipil Gaza.
Melansir AP, proposal Sanders membutuhkan persetujuan Senat dan DPR AS, serta harus menghindari veto presiden untuk diberlakukan. Selama ini, AS telah memberikan bantuan militer senilai 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp287 triliun dan mengirimkan 50 ribu ton persenjataan ke Israel.
1. Perdebatan sengit di Senat
Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, Ben Cardin menjadi oposisi utama proposal Sanders. Mereka berpendapat pemberian senjata ke Israel merupakan hal fundamental dalam kebijakan AS.
"Israel dikelilingi musuh yang berniat untuk menghancurkannya, mulai dari Hamas hingga Hizbullah, Houthi, dan yang paling mengancam adalah Iran. Ancaman ini telah berlangsung lama dan akan terus ada di masa depan," ujar Schumer, dilansir The Hill.
Cardin menambahkan pembatasan penjualan senjata akan berdampak pada pengiriman senjata bertahun-tahun ke depan. Menurutnya, peluru tank yang ingin diblokir merupakan penggantian stok Israel.
Sanders didukung beberapa Senator Demokrat seperti Jeff Merkley dan Peter Welch. Mereka berargumen proposal ini fokus pada senjata ofensif. Sementara, Cardin memperingatkan pemblokiran senjata justru akan menguntungkan musuh-musuh Israel.
2. Detail senjata yang dipermasalahkan
Peluru tank 120 milimeter yang menjadi fokus proposal pertama merupakan bagian dari paket bantuan jangka panjang. Senjata ini dijadwalkan tiba di Israel dalam tiga tahun ke depan untuk mengganti stok yang telah digunakan.
Terkait kit konversi bom presisi, Cardin berpendapat pembatasan justru berpotensi meningkatkan korban sipil.
"Tanpa panduan presisi, bom memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk meleset dari target," jelas Cardin.
Sanders mengklaim pengiriman senjata melanggar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan Pengendalian Persenjataan AS. Menurutnya, AS dilarang memberikan senjata kepada negara yang melanggar hak asasi manusia atau memblokir bantuan kemanusiaan AS.
Presiden Joe Biden sejauh ini hanya menunda pengiriman bom 900 kilogram dan menolak membatasi dukungan militer lainnya. Proposal Sanders muncul setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu gagal memenuhi tenggat 30 hari dari Biden untuk memperbaiki perlakuan terhadap warga sipil Gaza.
3. Krisis kemanusiaan memperburuk situasi
Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat korban tewas di Gaza telah mencapai 43 ribu hingga 44 ribu orang sejak perang dimulai. PBB melaporkan 65 persen perumahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut hancur akibat serangan Israel.
"Menurut PBB, sebagian besar komunitas internasional, dan setiap organisasi kemanusiaan di lapangan, Israel jelas melanggar hukum-hukum ini," ujar Sanders.
Netanyahu dinilai gagal memenuhi target AS untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara. Organisasi kemanusiaan melaporkan kondisi malnutrisi dan kelaparan di wilayah tersebut, sementara para ahli memperingatkan potensi bencana kelaparan.
Melansir The Guardian, sekitar 90 persen dari 2,3 juta warga Palestina terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Israel selalu menyalahkan serangan Hamas sebagai pemicu perang ini. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang Israel.
