Thailand Gejolak Politik, Sibuk Cari Pengganti PM Srettha Thavisin
- Partai Pheu Thai akan membahas pengganti PM Srettha Thavisin yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar aturan negara.
- Pemecatan Srettha adalah pukulan telak bagi partai berkuasa di Thailand, dengan dua kandidat yang memenuhi syarat untuk menggantikannya.
- Srettha dipecat karena mengangkat orang tanpa integritas moral ke kabinet pemerintahan, menunjukkan politik Thailand sedang tidak stabil.
Jakarta, IDN Times - Partai Pheu Thai akan membahas pengganti Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi. Thavisin diberhentikan karena melanggar aturan negara.
Pemecatan Srettha ini merupakan pukulan telak terbaru bagi Partai Pheu Thai, partai paling berkuasa di Thailand.
Melansir Channel News Asia, Kamis (15/8/2024), Pheu Thai harus memilih satu dari dua kandidat yang memenuhi syarat untuk menggantikan Srettha. Adapun calon tersebut adalah mantan jaksa agung dan menteri kehakiman Chaikasem Nitisiri dan putri eks PM Thailand Thaksin Shinawatra, Paetongtarn Shinawatra.
1. Thavisin dicopot dari posisi perdana menteri
Thavisin telah dicopot dari jabatannya oleh pengadilan usai disebut melanggar konstitusi. Thailand terjerumus dalam ketidakpastian politik sepeninggal Srettha.
Putusan tersebut dikeluarkan sepekan usai pengadilan membubarkan Partai Move Forward yang progresif. Move Forward juga pemenang pemilu tahun lalu dengan meraup kursi parlemen terbanyak.
Mahkamah Konstitusi Bangkok memutuskan Srettha telah melanggar aturan dan etika lantaran mengangkat seorang pengacara yang pernah dipenjara untuk duduk di kabinet pemerintahan.
2. Lima hakim minta Sretta dicopot
Sebanyak lima dari sembilan hakim pengadilan meminta agar Srettha diberhentikan. Begitu pun dengan jajaran kabinetnya.
“PM Srettha sangat menyadari bahwa ia telah mengangkat seseorang yang tidak memiliki integritas moral untuk duduk di kabinet,” bunyi putusan pengadilan.
3. Srettha akui menerima putusan pengadilan
Usai dipecat, Srettha mengaku menerima putusan pengadilan tersebut dan telah menjalankan tugasnya sebagai PM meski hanya sebentar.
Putusan pengadilan yang memecat Srettha ini menunjukkan politik Negeri Gajah Putih sedang tidak baik-baik saja. Selama dua dekade terakhir, puluhan anggota parlemen dan partai banyak yang dibubarkan atau perdana menteri digulingkan dalam kudeta.
Pengangkatan Srettha ke pucuk pemerintahan pada Agustus 2023 mengakhiri kebuntuan politik selama tiga bulan sejak pemilu yang digelar Mei 2023.
