Tokyo Siap Tampung Mahasiswa Harvard yang Terancam Dideportasi
Jakarta, IDN Times - Universitas Tokyo mempertimbangkan untuk menerima mahasiswa internasional dari Universitas Harvard yang terkena dampak pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).
Kebijakan itu membuat Harvard dilarang menerima mahasiswa asing baru dan memaksa mahasiswa internasional saat ini untuk pindah atau kehilangan status legal mereka.
Universitas Tokyo mengaku ingin membantu mahasiswa asing agar tetap bisa melanjutkan studi.
“Kami berkomitmen membantu mahasiswa muda dan berbakat untuk terus belajar tanpa harus berhenti,” demikian pernyataan dari Universitas Tokyo, dikutip dari The Asahi Shimbun, Senin (26/5/2025).
Kebijakan ini muncul menyusul keputusan kontroversial dari pemerintah AS yang menyebut kampus Harvard tak lagi aman karena aksi kekerasan dari kelompok pro-terorisme yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa asing.
1. Universitas Tokyo terapkan skema bantuan yang sudah pernah digunakan
Universitas Tokyo, yang juga dikenal sebagai Todai, bukan pertama kali membuka jalur khusus untuk mahasiswa terdampak krisis.
Pada 2022, mereka meluncurkan program serupa bagi mahasiswa dan peneliti yang tak bisa melanjutkan studi akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Lewat program itu, para peserta diberi akses ke laboratorium penelitian dan tempat tinggal tanpa biaya. Berdasarkan situs resmi universitas, lebih dari 30 mahasiswa dan peneliti telah diterima hingga akhir Maret 2024.
Selain itu, mereka juga diberi kelas bahasa Jepang serta layanan konseling. Skema yang sama akan diberlakukan bagi mahasiswa Harvard, dengan opsi mengikuti kelas sebagai auditor dan menerima sertifikat penyelesaian studi. Sertifikat ini dapat digunakan untuk transfer kredit ke Harvard atau universitas lain.
2. Pemerintah Jepang soroti nasib warganya di Harvard
Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa mereka memantau perkembangan situasi di AS dengan seksama.
“Ada banyak mahasiswa Jepang di Universitas Harvard. Kami mengikuti situasi ini dengan minat tinggi,” kata Hayashi, dikutip dari Japan Today, Senin (25/5/2025).
Ia menyebut pemerintah akan mengambil langkah yang diperlukan, termasuk berdialog dengan pihak AS untuk melindungi kepentingan mahasiswa Jepang.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya menyampaikan bahwa pemerintah telah meminta klarifikasi lebih lanjut dari Kedutaan Besar AS di Jepang dan Kedutaan Jepang di Washington. Tujuannya adalah meminimalisir dampak terhadap mahasiswa Jepang yang sedang menempuh pendidikan di Harvard.
3. Harvard tetap berjuang, pengadilan tahan sementara keputusan pemerintah AS
Harvard menyatakan tetap berkomitmen untuk mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah bagi mahasiswa dan peneliti internasional. Menurut data universitas, mereka menampung mahasiswa dan peneliti dari lebih dari 140 negara.
Jumlah mahasiswa terbanyak berasal dari China sebanyak 2.126 orang, diikuti India dengan 788, Kanada 769, dan Jepang sebanyak 260 orang. Namun, semua mahasiswa ini kini berada dalam ketidakpastian setelah keputusan keras dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS).
Departemen itu menyebut pencabutan sertifikasi dilakukan karena lingkungan kampus yang tidak aman, akibat agitator pro-teroris anti-Amerika yang menyerang mahasiswa lain, termasuk mahasiswa Yahudi.
Namun, pada 23 Mei lalu, pengadilan federal di AS mengeluarkan putusan sementara yang menunda keputusan tersebut. Mahasiswa internasional tetap diizinkan terdaftar di Harvard sampai proses hukum selesai, dikutip dari Kyodo News, Senin (26/5/2025).
