Trump Ingin Ubah Nama Kementerian Pertahanan Jadi Kementerian Perang
- Nama War Department pernah dipakai AS hingga 1949 sebelum diganti menjadi Department of Defense.
- Perubahan nama dinilai mahal dan tak perlu, menambah beban anggaran dan menjadi distraksi bagi Pentagon.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Jumat (5/9/2025) untuk mengganti nama Department of Defense (Kementerian Pertahanan) menjadi Department of War (Kementerian Perang). Langkah ini dinilai sebagai upaya Trump meninggalkan jejak politik yang kuat pada lembaga pemerintah terbesar di AS.
Menurut seorang pejabat Gedung Putih, perintah tersebut akan memungkinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan pejabat terkait menggunakan sebutan resmi baru, seperti Secretary of War atau Deputy Secretary of War, dalam korespondensi resmi maupun komunikasi publik. Hegseth juga diminta menyiapkan rekomendasi legislatif agar perubahan nama ini dapat bersifat permanen.
Sejak kembali menjabat pada Januari lalu, Trump gencar melakukan perubahan nama terhadap sejumlah institusi dan lokasi. Ia sebelumnya juga mengembalikan nama-nama pangkalan militer yang sempat diganti pada era Joe Biden, serta menyebut perubahan nama Defense Department sebagai upaya mengembalikan sejarah Amerika.
1. Nama War Department pernah dipakai AS
Nama War Department sendiri pernah digunakan AS hingga 1949, sebelum kongres mengganti sebutannya menjadi Department of Defense. Perubahan kala itu dilakukan pasca-Perang Dunia II, ketika AS ingin menekankan orientasi pencegahan konflik pada era nuklir.
Kini, Trump berusaha membalikkan keputusan itu. Menurut Hegseth, pergantian nama bukan hanya soal istilah, melainkan juga mencerminkan etos prajurit yang ingin ditegakkan pemerintah. Sejumlah pejabat lama Trump bahkan telah lama menggunakan istilah tersebut secara informal.
Namun, perubahan nama bukan tanpa biaya. Tanda, dokumen resmi, hingga papan nama di Pentagon dan pangkalan militer seluruh dunia harus diperbarui.
Sebagai perbandingan, upaya pemerintahan Biden untuk mengganti sembilan nama pangkalan militer yang berhubungan dengan konfederasi sempat diperkirakan menelan biaya lebih dari 39 juta dolar AS.
2. Dinilai mahal dan tak perlu
Sejumlah pihak menilai rencana Trump ini hanya akan menambah beban anggaran. Senator Demokrat Tammy Duckworth, yang juga veteran militer, mengatakan dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk mendukung keluarga tentara atau memperkuat diplomasi.
“Trump lebih memilih menggunakan militer untuk poin politik ketimbang memperkuat keamanan nasional dan mendukung keluarga prajurit kita,” ujar Duckworth, dikutip dari Japan Times, Jumat (5/9/2025).
Selain soal biaya, kritikus juga menilai pergantian nama justru menjadi distraksi yang tak perlu bagi Pentagon. Mereka menekankan bahwa isu pertahanan saat ini lebih mendesak diarahkan pada modernisasi militer dan penguatan aliansi internasional.
3. Dukungan dari sekutu dan politik Trump
Meski dikritik, Trump mendapat dukungan penuh dari lingkaran dekatnya. Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, bahkan telah mengajukan rancangan undang-undang yang mempermudah Presiden mengubah struktur dan nama lembaga federal.
Trump sendiri dalam beberapa kesempatan menekankan bahwa nama Department of Defense terlalu bersifat defensif.
“Kita ingin tetap defensif, tapi kita juga harus ofensif jika diperlukan,” ujar Trump bulan lalu.
Bagi para loyalisnya, perubahan nama ini dipandang sebagai bentuk penghormatan pada sejarah panjang militer AS. Mantan staf Pentagon sekaligus Direktur FBI saat ini, Kash Patel, pernah menulis dalam tanda tangan emailnya, Chief of Staff to the Secretary of Defense & the War Department yang disebutnya sebagai tribut untuk warisan sejarah AS.
