Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menyetujui rencana penerjunan narapidana tertentu ke medan perang melawan tentara Rusia. Langkah ini diambil untuk menambah personel militer di tengah keterbatasan pasukan.
Dalam sepekan terakhir, Rusia sudah melancarkan serangan baru ke sejumlah wilayah di Kharkiv untuk merebut kembali area yang dikuasai militer Ukraina. Kiev menuding tentara Rusia melakukan aksi kekerasan dan membunuh warga sipil yang tidak menuruti perintahnya.
Zelenskyy akhirnya menandatangani RUU yang memperbolehkan narapidana diterjunkan ke medan perang pada Jumat (17/5/2024). Namun, tak semua narapidana diperbolehkan bergabung dalam militer dan dikirim untuk melawan Rusia.
Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Ukraina Dmitry Lazutkin mengungkapkan bahwa narapidana tersebut akan dimobilisasi ke unit khusus. Terdapat pembatasan dari tahanan yang boleh dimobilisasi tergantung dari kejahatannya.
Dilansir RFE/RL, narapidana yang tidak akan dimobilisasi meliputi pelaku yang melawan kepentingan negara, pembunuhan dua orang atau lebih, pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual, serta terorisme.
Selain itu, pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan keracunan hingga tewasnya beberapa orang, serta pelaku percobaan pembunuhan kepada aparat keamanan. Terakhir, pelaku kasus korupsi juga tidak akan dimobilisasi.
Wakil Menteri Hukum Ukraina, Olena Vysotska mengungkapkan bahwa dari survei yang dilakukan April lalu, diperkirakan terdapat 5.000 narapidana yang setuju untuk dikirim ke medan perang untuk menghapus hukumannya.
Dilansir TVP World, ia menekankan bahwa tidak semua narapidana yang menanggapi positif kebijakan ini akan dimobilisasi karena harus dievaluasi berdasarkan tipe kejahatannya dan kondisi kesehatannya. Ia mengatakan kemungkinan ada sekitar 4 ribu narapidana yang tidak layak karena memiliki penyakit HIV, hepatitis, dan TBC.
Vysotska menyatakan bahwa kebijakan ini cukup efektif untuk menambah personel militer dan akan diimplementasikan secara penuh dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan data dari Kementerian Hukum, terdapat 27.471 narapidana di seluruh penjara di Ukraina, termasuk 1.538 di antaranya adalah perempuan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina mengumumkan akan membuka kembali layanan konsuler kepada warga laki-laki mulai Sabtu (18/5/2024). Layanan ini kembali dibuka setelah ditutup selama sebulan lamanya.
"Mulai 18 Mei, warga laki-laki Ukraina usia konskripsi, 18-60 tahun yang sementara ini tidak bisa mendapatkan layanan konsuler, mulai besok diperbolehkan kembali mendaftar untuk pembuatan paspor di luar negeri," terangnya, dikutip Reuters.
Pemblokiran layanan konsuler tersebut sempat menuai kritikan dari warga Ukraina di luar negeri dan anggota parlemen. Sedangkan, warga yang ikut dalam militer mendukung kebijakan tersebut sebagai langkah yang adil.
Berdasarkan data Eurostat, pada Januari 2024, sebanyak 4,3 juta warga Ukraina tinggal di Uni Eropa (UE). Sebanyak 860 ribu di antaranya adalah laki-laki dewasa yang masuk usia konskripsi.