Jakarta, IDN Times - Komisi Eropa setuju memberikan dana sebesar 114,7 juta euro (Rp2,9 triliun) ke Spanyol pada Rabu (9/9/2026). Dana tersebut untuk membantu pemerintah Spanyol dalam mengatasi krisis migrasi di Ceuta usai masuknya 72 ribu imigran ilegal asal Maroko pada akhir Juli.
Sebelumnya, ribuan warga Spanyol sudah mengadakan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota. Mereka memprotes pemerintah Spanyol yang kurang bertindak dalam menangani masalah migrasi di Ceuta.
Komisi Eropa menyebut bahwa bantuan ini sebagai salah satu respons Uni Eropa (UE) atas krisis migrasi di Ceuta. Keputusan ini menunjukkan bahwa UE peduli dan bersolidaritas penuh kepada Spanyol atas masalah migrasi di Ceuta.
Dilansir Euronews, dana tersebut akan dialokasikan sebesar 82,7 juta euro (Rp1,68 triliun) untuk Dana Migrasi, Suaka, dan Integrasi UE. Sedangkan sisanya sebesar 32 juta euro (Rp651 miliar) berfungsi untuk manajemen perbatasan dan visa.
Dana bantuan itu akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di perbatasan. Nantinya, akan ada penambahan kamera pengawas thermal, peningkatan sistem pengawasan, dan drone bawah laut.
Pada hari yang sama, Badan Intelijen Spanyol (CNI) sudah memperingatkan pemerintah Ceuta soal kemungkinan masuknya ribuan imigran Maroko sehari sebelum kejadian. CNI juga memperingatkan polisi untuk berjaga-jaga di perbatasan.
Dilansir DPA International, Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez menampik buruknya kinerja CNI untuk mencegah krisis migrasi. Ia menekankan bahwa CNI sudah bekerja dengan baik dan memberi peringatan sebelum insiden masuknya ribuan imigran terjadi.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Antonio Albares terus mendesak agar UE memperhatikan lebih kondisi perbatasan sisi selatan. Ia berharap UE tidak hanya terpaku pada perbatasan di sisi timur.
Ia menekankan bahwa tantangan dan tekanan migrasi di perbatasan selatan begitu besar. Sebab, disparitas antara Afrika dan Eropa dalam ranah pendidikan dan pendapatan sangatlah besar sehingga mendorong penduduk Afrika pindah ke Eropa secara ilegal.
Albares mendorong agar Komisi Eropa dapat memasukkan Ceuta dan Melilla masuk dalam Serikat Pabean UE (EUCU). Kedua wilayah terluar Spanyol itu belum masuk dalam EUCU sejak Spanyol bergabung dalam European Economic Community (EEC) pada 1986.