BRIN-LPDP Bentuk PRIMA untuk Jawab Persoalan Pemerintah

Arif mengatakan, tahun ini sebanyak 177 proposal riset telah masuk untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan di kementerian dan lembaga.

“Dengan PRIMA ini, program riset kebijakan nasional menghasilkan riset untuk pemerintah dengan dukungan pendanaan dari LPDP. Saya kira ini penting sekali untuk bisa memberikan solusi kepada pemerintah,” ujarnya.

Plt. Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, mengatakan PRIMA merupakan langkah nyata untuk memperkecil kesenjangan antara pengetahuan dan proses pengambilan keputusan. Program tersebut diharapkan memastikan kebijakan dan penggunaan dana publik didukung bukti, perhitungan risiko serta analisis dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ini juga merupakan upaya bersama BRIN dan LPDP untuk menghadirkan riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional, berangkat dari persoalan nyata, serta mendorong hasil riset untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

“Riset dan kebijakan dapat berjalan bersama, tentunya saling mendukung dan dengan demikian PRIMA dapat menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dengan penyelesaian masalah publik,” katanya.

Yon melanjutkan bahwa 177 proposal yang telah masuk akan dievaluasi bersama BRIN. Proposal yang lolos diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan.

PRIMA memiliki tiga pilar utama, yakni pembangunan ekosistem lintas sektor, harmonisasi sektoral dengan prioritas nasional, serta pergeseran tolok ukur keberhasilan riset.

“Dalam PRIMA, keberhasilan riset tidak diukur semata dari publikasi, tetapi sejauh mana rekomendasi itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan, revisi peraturan atau berbagai program pemerintah,” jelas Yon.

Melalui pilar tersebut, pelaksanaan riset akan dikawal melalui policy council meeting bersama BRIN, kementerian, dan lembaga terkait untuk memastikan riset yang dihasilkan sesuai kebutuhan sekaligus menemukan penggunaannya secara tepat.

Ia menambahkan, penguatan kebijakan berbasis bukti membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BRIN, LPDP, peneliti, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keduanya akan membuka ruang bagi kementerian dan lembaga menyampaikan kebutuhan kebijakan yang dapat didukung melalui program riset tersebut.

“PRIMA merupakan ikhtiar bersama LPDP, BRIN, kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat fondasi kebijakan pembangunan yang berbasiskan riset,” imbuhnya.