Gerald Ford, Presiden Amerika Serikat yang Menjabat Tanpa Pemilu

Sebelum masuk ke lingkaran kepresidenan, Gerald Ford memiliki jalan yang sangat panjang. Ia tercatat sebagai anggota Angkatan Laut Amerika Serikat pada 1942–1946 dengan pangkat terakhir Lieutenant Commander. Ia juga ikut bertempur dalam Perang Dunia II, tepatnya pada Pertempuran Laut Filipina pada 1944.

Setelah perang dunia berakhir, ia mulai masuk ke lingkaran politik sebagai United States House of Representative (DPR di Amerika Serikat). Dengan jabatan tersebut, ia mewakili Michigan dari 1949–1973. Seiring dengan meningkatnya popularitas dan karier di dunia politik, ia pun mengambil peran lain sebagai Ketua Partai Republik pada 1965–1973.

Pada 6 Desember 1973, Gerald Ford pertama kali masuk ke lingkaran kepresidenan. Ia dipilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat untuk menggantikan Spiro Agnew yang mengundurkan diri. Ia dipilih langsung oleh Richard Nixon yang kala itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. 

Penunjukan itu dilakukan melalui ketentuan Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen tersebut memperbolehkan presiden mencalonkan seorang wakil dengan persetujuan kongres. Dengan hal tersebut, Ford resmi terpilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-40.

Belum genap setahun menjabat Wakil Presiden, Ford kembali membuat sejarah. Pada 9 Agustus 1974, Nixon mundur dari kursi presiden akibat Skandal Watergate. Dengan hal tersebut, Ford otomatis dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-38 untuk mengisi kekosongan. 

Dengan demikian, Ford menduduki jabatan tertinggi negara tanpa pernah memenangkan pemilu Presiden maupun Wakil Presiden. Hal tersebut baru terjadi satu kali dalam sejarah Amerika Serikat. Inilah yang membuatnya terlihat unik.

Namun, saat Gerald Ford memimpin, Amerika Serikat sedang berada pada masa yang sulit. Skandal Watergate telah mengguncang kepercayaan rakyat pada lembaga kepresidenan dan pemerintahan federal. Ford juga mengakui jika awal masa kepemimpinannya, Amerika Serikat sedang berada dalam mimpi buruk.

Oleh karena itu, Ford segera mengambil langkah untuk menunjukkan transparansi. Salah satunya dengan membuka akses publik untuk sejumlah dokumen pemerintah. Ia juga berfokus pada upaya penstabilan ekonomi yang dilanda inflasi tinggi, stagnasi, dan dampak dari sisa Perang Vietnam.

Keputusan paling kontroversial dalam masa jabatan Gerald Ford datang sebulan setelah menjabat. Pada 8 September 1974, ia memberikan pengampunan penuh kepada mantan Presiden, Richard Nixon. Pengampunan tersebut diberikan atas semua pelanggaran yang mungkin dilakukan selama menjabat, terutama dalam Skandal Watergate.

Banyak yang menganggap tindakan ini sebagai upaya melindungi Nixon dari proses hukum. Reaksi publik sangat negatif saat itu. Bahkan tingkat persetujuan Ford di survei nasional turun drastis hanya dalam hitungan minggu. Pengampunan tersebut membayangi reputasi Ford sepanjang karier politiknya.

Selain krisis politik, Gerald Ford juga menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Inflasi melonjak hingga dua digit yang berdampak kepada peningkatan pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintahannya meluncurkan kampanye Whip Inflation Now (WIN), sebuah kampanye yang mendorong masyarakat menghemat dan menekan kenaikan harga. Namun, banyak pengamat menganggap kebijakan ini tidak efektif.

Di samping itu, Ford juga harus menanggapi kekalahan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Tepatnya pada 1975, Vietnam Selatan yang dijaga Amerika Serikat harus jatuh ke tangan Komunis. Kekalahan tersebut memicu evakuasi besar-besaran staf Amerika Serikat dari Saigon.

Meski penuh kontroversi, banyak sejarawan menilai Gerald Ford telah memainkan peran penting dalam stabilitas nasional. Masa pemerintahannya pada 1974–1977 benar-benar menjadi masa transisi dari era Richard Nixon menuju normalisasi politik negara. Komisi Sejarah Kepresidenan Amerika Serikat kini menganggapnya sebagai figur penting yang menstabilkan demokrasi setelah krisis.