Alokasi belanja K/L naik dari Rp1.275,6 triliun pada outlook 2025 menjadi Rp1.498,3 triliun di tahun depan.
Daftar K/L dengan anggaran terbesar, di antaranya Badan Gizi Nasional Rp268 triliun, Kementerian Pertahanan Rp185 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp145,7 triliun
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menetapkan rencana anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Secara keseluruhan, alokasi belanja K/L naik dari Rp1.275,6 triliun pada outlook 2025 menjadi Rp1.498,3 triliun di tahun depan.
Pos anggaran tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga, dengan beberapa di antaranya mendapatkan porsi yang cukup besar karena strategis bagi pembangunan nasional.
Berdasarkan data RAPBN 2026, ada 10 kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi belanja terbesar. Posisi pertama ditempati Badan Gizi Nasional dengan Rp268 triliun, di mana sebagian anggarannya masih dicadangkan.
Disusul Kementerian Pertahanan dengan Rp185 triliun yang juga sebagian masih dicadangkan. Di urutan ketiga ada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Rp145,7 triliun, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp118,5 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp114 triliun.
Sementara itu, Kementerian Agama mendapat Rp88,8 triliun dan Kementerian Sosial memperoleh Rp84,4 triliun. Untuk sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh Rp61 triliun.
Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp55 triliun. Kementerian Keuangan melengkapi daftar 10 besar dengan alokasi Rp52 triliun.
Pemerintah menetapkan strategi besar kebijakan dengan tujuan mendorong kedaulatan pangan dan energi serta menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif.
Strategi tersebut mencakup sejumlah program prioritas, di antaranya ketahanan pangan yang diarahkan untuk memperkokoh stabilitas dan menumbuhkan keberlanjutan. Kemudian ketahanan energi ditetapkan sebagai tulang punggung ketangguhan dan pertumbuhan.
Selain itu, terdapat program makan bergizi gratis yang dimaksudkan untuk memberdayakan Indonesia melalui asupan bergizi. Di bidang pendidikan, pemerintah menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk mewujudkan kemajuan. Program kesehatan diarahkan agar masyarakat sehat sehingga dapat mendukung ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Strategi ini juga menyentuh pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.
Di sisi lain, pertahanan semesta diposisikan sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik guna mendukung kesejahteraan berkeadilan. Pemerintah juga mendorong akselerasi investasi dan perdagangan global untuk memperkuat Indonesia dalam rantai pasok dan investasi internasional.
Manfaat yang diterima langsung masyarakat sebesar Rp1.376,9 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 triliun
Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69,0 triliun
Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp7,3 triliun
Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 triliun
Makan Bergizi Gratis Rp335,0 triliun
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun
Preservasi jalan dan jembatan Rp24,9 triliun
Perumahan Rp48,7 triliun
Bendungan & Irigasi Rp12 triliun
Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 triliun
Subsidi Non Energi, antara lain Subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun
TPG/TPD Non PNS Rp63,5 triliun
Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun
Lumbung Pangan Rp22,4 triliun
Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun
Kampung nelayan & pergaraman nasional Rp6,6 triliun