10 Negara Eropa Akan Bangun PLTA Raksasa Buat Genjot Ketahanan Energi

27 Jan 2026, 09:01 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

Kincir angin di pembangkit listrik tenaga angin.

Pembangkit listrik tenaga angin yang ada di laut lepas. (pexels.com/gong qianlan)

Intinya sih...

PLTA diharapkan bisa menghasilkan energi listrik 100 GW.
Donald Trump mengkritik rencana negara Eropa untuk membangun PLTA.
Inggris menganggap pembangunan PLTA bisa menurunkan biaya listrik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sepuluh negara Eropa kini sepakat bekerja sama untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) raksasa di lepas pantai utara. Negara-negara tersebut terdiri dari Inggris, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Belanda, dan Norwegia.

Kesepakatan ini tertuang dalam "Deklarasi Hamburg". Deklarasi tersebut sudah ditandatangani oleh para menteri energi dari negara-negara yang sepakat bekerja sama pada Senin (26/1/2026).

Pembangunan PLTA ini dilakukan untuk menggenjot ketahanan energi di masing-masing negara serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Sebab, Inggris hingga Norwegia sama-sama ingin menciptakan sumber daya energi yang ramah lingkungan dan bebas emisi karbon.

1. PLTA diharapkan bisa menghasilkan energi listrik 100 GW

ilustrasi energi listrik (unsplash.com/Dominik Ferl)

Pembangkit listrik tenaga angin yang bakal dibangun diharapkan dapat menghasilkan energi listrik sebesar 100 GW. Energi itu nantinya akan digunakan untuk memasok listrik ke 143 juta rumah yang tersebar di Inggris hingga Norwegia.

Untuk mewujudkan rencana ini, Inggris hingga Norwegia bakal bekerja sama guna membangun PLTA di lepas pantai utara yang terhubung langsung dengan kabel bawah laut. Kabel inilah yang nantinya digunakan sebagai saluran transmisi energi listrik ke negara-negara tersebut.

2. Donald Trump mengkritik rencana negara Eropa untuk membangun PLTA

potret Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (tengah) dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney (kanan) (flickr.com/The White House via commons.wikimedia.org/The White House)

Rencana pembangunan PLTA lepas pantai yang digagas oleh negara-negara Eropa ini menuai kritik tajam dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saat berbicara di World Economic Forum (WEF) pada pekan lalu, Trump mengatakan pembangunan PLTA justru malah membuat negara-negara Eropa mengalami kerugian.

“Ada kincir angin di seluruh Eropa. Ada kincir angin di mana-mana dan semuanya merugi. Satu hal yang aku perhatikan adalah semakin banyak kincir angin yang dimiliki suatu negara, maka semakin banyak uang yang hilang oleh negara tersebut dan semakin buruk kinerja negara tersebut,” ujar Trump.

3. Inggris menganggap pembangunan PLTA bisa menurunkan biaya listrik

potret bendera Inggris (pexels.com/Erik Mclean)

Namun, Pemerintah Inggris justru punya pendapat berbeda dengan Donald Trump. Kepala Urusan Energi Inggris, Dhara Vyas, mengatakan pembangunan PLTA justru akan menurunkan harga listrik untuk rumah-rumah. Sebab, kata dia, energi listrik yang dihasilkan dari PLTA punya harga lebih murah ketimbang energi listrik dari bahan fosil.

Hal ini didukung oleh laporan yang dirilis National Grid pada 20 Januari 2026 lalu. Laporan itu menyebut bahwa sejak 2023, warga Inggris berhasil menghemat biaya listrik sebesar 1,6 miliar pound sterling atau sekitar Rp36,6 triliun setelah menggunakan listrik dari PLTA. Sebab, listrik dari PLTA disalurkan menggunakan kabel bawah laut dengan sistem transfer daya yang lebih efisien.

“Kerja sama yang lebih mendalam dalam rantai pasokan, standardisasi, dan infrastruktur bersama ini bukan hanya kebutuhan strategis, tetapi juga cara paling efektif untuk menurunkan biaya energi bagi rumah tangga dan bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan lapangan kerja bernilai tinggi untuk tahun-tahun mendatang,” kata Vyas.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.