10 Tahun Jokowi: Trans Papua dan Hilangnya Ribuan Hektare Hutan
Jakarta, IDN Times - Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur berkembang pesat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Salah halnya dapat dilihat dari progres pembangunan Jalan Trans Papua yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Jayapura dengan 8 Kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah.
Jalan Trans Papua direncanakan membentang sepanjang 3.462 kilometer dan Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, Jalan Trans Papua telah tembus lebih dari 3.446 kilometer. Rinciannya, 1.733 kilometer sudah teraspal dan sisanya yakni sepanjang 1.712 serta belum tembus sepanjang 16 kilometer.
"Sebagai salah satu contoh sebelum ada jalur jalan nasional dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengangkut kebutuhan pokok dari Pulau Jawa menuju Teluk Bintuni menggunakan kapal laut. Kini dengan adanya jalan nasional di Manokwari menuju Pulau Bintuni dapat mempersingkat jalur logistik dan membuat harga kebutuhan pokok jauh lebih murah," tutur Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Mauluddin Said Latar dikutip dari Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Bina Marga PUPR, Sabtu (19/10/2024).
1. Ruas Jayapura-Wamena jadi fokus pada akhir masa pemerintahan Jokowi
Sebelum lengser pada 20 Oktober 2024, Jokowi fokus untuk menyelesaikan salah satu ruas yang ada di Jalan Trans Papua, yakni Jayapura-Wamena. Ruas jalan tersebut memiliki panjang 575 kilometer dan melintasi dua kabupaten, yakni Keerom dan Yalimo.
Untuk merealisasikannya, PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP), Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dibentuk oleh Konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim pada awal Juli 2024.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pun menyampaikan rasa syukur karena dengan adanya penandatanganan tersebut, pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50 kilometer yang dicita-citakan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto dulu bisa segera terwujud.
“Saya yakin dengan kehadiran proyek KPBU ini, InshaAllah akan mewujudkan kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Pegunungan, dan diharapkan dapat menurunkan harga logistik di sana. Terima kasih kepada Kementerian Keuangan, PII, Hutama Karya, SMI, serta BRI yang telah bersedia dan ikut membantu kami dalam mewujudkan cita-cita pemimpin terdahulu untuk kesejahteraan masyarakat di Papua menjadi lebih baik,” tutur Basuki.
Sementara itu, Direktur Utama HMTP, Dadi Suprapto menjelaskan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena merupakan jalan transportasi utama logistik yang menghubungkan tiga provinsi dan delapan kabupaten di daerah Papua Pegunungan.
“Segmen Mamberamo-Elelim sendiri merupakan segmen ketiga dari Ruas Jayapura-Wamena yang berlokasi di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan dan membentang sepanjang 50,14 kilometer dari Km 366+90 hingga Km 416+830,” ujar Dadi.
2. Indeks perekonomian Indonesia Timur alami peningkatan
Seiring dengan pembangunan Jalan Trans Papua dan infrastruktur lainnya di Indonesia Timur, indeks perekonomian di sana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terus terkerek naik dalam 10 tahun terakhir. Hal itu pun berdampak pada kontribusi wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang semakin besar terhadap perekonomian nasional.
Pada kuartal I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Adapun kontribusi paling kecil datang dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.
Kemudian selang 10 tahun kemudian atau pada kuartal I-2024, kontribusi wilayah Indonesia Timur terhadap perekonomian nasional meningkat. Sulawesi berkontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Papua dan Maluku 2,62 persen.
3. Harga yang dibayar atas pembangunan Trans Papua
Meski begitu, ada harga yang perlu dibayar atas pembangunan Jalan Trans Papua yakni terhadap ekosistem hutan di sana. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memprediksi pembangunan jangka panjang proyek Jalan Trans Papua dapat memusnahkan ribuan hektare tutupan hutan.
Hilangnya tutupan hutan dan hutan lindung berdampak pada terancamnya keberadaan flora dan fauna yang dilindungi, seperti Anggrek Kasut Ungu dan Kanguru Pohon Mbaiso yang merupakan makhluk hidup endemik di beberapa area hutan di sekitar Jalan Trans Papua.
Di dalam laporan Analisis Pengaruh Rencana Pembagunan Proyek Prioritas Jalan Trans Papua Terhadap Aspek Sosial Ekologis Papua yang dirilis WALHI 2021 silam disebutkan bahwa pembangunan jalan sebagai satu titik awal kehilangan hutan terbukti di beberapa Kawasan Hutan seperti Amazon, Taman Nasional Tesso Nilo, dan Taman Nasional Kutai.
Studi dari WALHI tersebut kemudian menunjukkan, semua ruas jalan yang sudah tersambung (existing) berdampak pada hilangnya tutupan hutan di sekitar jalan. Adapun pada 2001-2019, tutupan hutan yang hilang di Papua sebesar 22.009 hektare dengan rincian 22,29 persen (4.906 hektare) terjadi di Kawasan Lindung & Konservasi, 43,76 persen (9.632 hektare) di Kawasan Hutan Produksi, dan 33,94 persen (7.471 hektare) di Non Kawasan Hutan.
Di sisi lain, jika disempitkan lagi maka data hilangnya tutupan hutan akibat pembangunan Jalan Trans Papua terjadi lebih banyak selama periode pertama Jokowi menjadi presiden.
Pada 2014, ada 2.428 hektare hilangnya tutupan hutan. Angka itu melonjak menjadi 2.999 hektare pada 2015. Jumlah itu sempat turun pada 2016 menjadi 2.278 hektare dan turun kembali pada 2017 sebesar 1.426 hektare.
Angka tutupan hutan yang hilang kembali naik menjadi 1.633 hektare pada 2018 dan sempat turun menjadi 1.535 hektare saat 2019.
"Penurunan luas tutupan hutan di Kawasan Lindung/Konservasi berimplikasi
terhadap hilangnya fungsi Kawasan Lindung sebagai penyokong daya dukung dan tampung ekosistem di sekitarnya," kata WALHI.
"Berkurangnya tutupan hutan di Kawasan Produksi juga mengindikasikan aktivitas pemanfaatan hutan skala besar. Sementara hilangnya tutup hutan di luar Kawasan Hutan terkait dengan perubahan peruntukan lahan akan berpotensi meningkatkan bencana ekologis," sambung mereka.
