3 Tim Capres Pastikan Alat Peraga Kampanye Buatan UMKM
Jakarta, IDN Times - Tim pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mengklaim menggunakan alat kampanye buatan dalam negeri atau UMKM dan tidak impor.
Wakil Bendahara TKN Paslon 2, Bobby Gafur Umar mengatakan pihaknya 100 persen menggunakan alat kampanye buatan lokal karena vendor-vendor yang dipilih untuk memproduksi alat kampanye dipastikan adalah UMKM dalam negeri.
“Persiapan gak dari sekarang, karena kami dari tim Paslon 2 optimalkan program pemakaian produk dalam negeri dan kita sudah punya supplier dan vendor yang sudaj kami siapkan dari jauh-jauh hari. Policy kami dalam menyediakan APK, kami mengoptimalkan produk dalam negeri,” kata Bobby dalam Konferensi Pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
1. Ganjar-Mahfud banyak di-support APK dari relawan
Senada yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Nasional Paslon 3 Ganjar-Mahfud, Denon Prawiraatmadja memastikan telah menggunakan alat peraga kampanye alias APK yang berasal dari relawan swadaya dalam negeri.
“Kita menggunakan APK disupport dari relawan swadaya dan kita justru memberdayakan seluruh relawan secara swadaya dalam menyiapkan APK. Selain materi yang kami produksi dari dalam negeri dan secara swadaya mereka distribusikan APK,” ujar Denon.
2. AMIN belum banyak pesan APK
Sekretaris Dewan Pakar Timnas Paslon 1 Anies Baswedan-Muhammad Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin, mengaku tidak banyak memesan alat kampanye. Justru dengan adanya keluhan dari UMKM tersebut, pihaknya menjadi tertarik untuk menggunakan alat kampanye buatan lokal.
“Belum pernah pesan banyak APK, nah saya rasa itu bukan pertanyaan tapi ide bagus. Di banyak relawan, tidak pesan baliho karena baliho di hati, hati kita 100 persen produk dalam negeri,” ujar Wijayanto.
3. UMKM belum rasakan dampak signifikan dari pesta demokrasi
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM untuk memproduksi alat peraga kampanye.
“Khususnya bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam keterangan resmi di Jakarta, yang dikutip Rabu (10/01/2024).
Ia mengungkapkan, para pedagang konveksi yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanye dibandingkan dengan periode Pemilu 2019.
“Kami mewawancara beberapa pedagang di kedua pasar tersebut. Diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40 hingga 90 persen jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,” katanya.
4. Harga produk kampanye di online lebih murah
Ia menjelaskan biasanya, pada periode pesta demokrasi atau Pemilu, cenderung terjadi peningkatan omzet alat peraga kampanye yang signifikan. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik.
Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemesanan produk untuk kampanye langsung melalui pelaku usaha mitra dari partai sesuai daerah pemilihan (dapil).
“Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat atau 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah. Keempat, tren kampanye yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dan terakhir, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako dibandingkan membagikan kaos,” kata Yulius.
Untuk itu, kata Yulius, beberapa hal yang akan dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon meliputi, berupaya mendorong partai politik atau calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.
Pemerintah, khususnya KemenKopUKM juga meminta pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar di bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat kampanye untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
“Di mana ke depan, Pemerintah dapat mempermudah pelaku usaha untuk terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog,” katanya.
Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya.
