AHY Puji Presiden Jokowi karena Berhasil Jaga Ekonomi RI Tetap Stabil
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memuji kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo karena dinilai berhasil tetap menjaga perekonomian di Indonesia dalam keadaan stabil paska pandemik COVID-19. Hal itu bisa terjadi karena Indonesia sudah memiliki pondasi ekonomi yang kuat.
AHY pun juga tak lupa memuji kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satunya, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat 4,5 kali lipat dalam waktu 10 tahun.
AHY menyebut di era kepemimpinan SBY juga terjadi peningkatan APBN. Dengan begitu, pemerintah bisa meningkatkan anggaran pendidikan, pertahanan, bantuan sosial, subsidi komoditas strategis, gaji pegawai serta pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, energi hingga komunikasi.
"Meski begitu, saat ini kita patut bersyukur, ekonomi kita masih terjaga di tengah tekanan yang tidak ringan. Itu semua karena Presiden Jokowi, Presiden SBY dan para pemimpin sebelumnya. Mereka telah meletakan pondasi ekonomi yang kuat," ujar AHY ketika menyampaikan pidato di acara townhall Partai Demokrat di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat pada Selasa (6/2/2024).
Pidato yang berdurasi selama 30 menit itu disebut AHY melengkapi pidato politik yang pernah ia sampaikan di Bandung dan jadi pidato terakhir. Pidato itu diberi judul oleh AHY "Indonesia Maju Rakyat Sejahtera".
1. AHY sebut masyarakat tidak baik terus diberi bantuan jangka pendek
Lebih lanjut, AHY juga menyebut pemerintah telah menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, bansos hanya solusi jangka pendek dan dianggap belum cukup.
"Kita ingin rakyat tidak terlalu bergantung pada bantuan jangka pendek dari pemerintah. Rakyat harus punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata putra sulung SBY itu.
Selain itu, diharapkan rakyat bisa menabung dan berinvestasi ke depannya. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana cara untuk menambah lapangan pekerjaan dan pendapatan yang cukup.
Ia juga mengatakan banyak janji dan program yang ditawarkan oleh para capres, cawapres dan caleg saat kampanye. Mereka berlomba-lomba mengusulkan tambahan anggaran di berbagai sektor.
"Sayangnya pembahasan mengenai upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara nyaris tidak mendapatkan perhatian yang serius. Padahal, tanpa langkah itu maka usulan belanja dan program sulit untuk diwujudkan," tutur dia.
2. Partai Demokrat berjanji bantu pemerintah tingkatkan pertumbuhan ekonomi
Di sisi lain, Partai Demokrat, kata AHY akan berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Menurutnya, keuangan negara akan kuat bila pertumbuhan ekonomi berada di angka 6 persen-7 persen per tahunnya. Sementara, pada kenyataannya, saat ini pertumbuhan ekonomi berada di angka 5 persen.
"Partai Demokrat menawarkan agar berpijak kepada empat komponen utama dari rumus dasar peningkatan PDB. Pertama, konsumsi domestik agar terus didorong. Kedua, memperbaiki iklim usaha dan daya saing nasional," kata AHY.
Komponen ketiga, belanja pemerintah yang harus mulai digeser dari konsumtif menjadi stimulus bagi sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect. Komponen keempat, meningkatkan ekspor dan impor.
"Kita harus mendorong penguatan ekspor yang bertumpu pada pertaanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Di sisi lain kita juga harus fokus mengembangkan substitusi komoditas impor utama yaitu BBM, mesin peralatan mekanis, perlengkapan elektrik, besi, baja serta produk plastik," tutur dia lagi.
3. Partai Demokrat bakal memperkuat program hilirisasi
Hal lain yang disampaikan oleh AHY yakni Partai Demokrat bakal memperkuat hilirisasi di sektor-sektor utama yang memiliki dampak ekonomi luas bagi rakyat. Khususnya di sektor agro maritim untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan.
Menurut AHY, program hilirisasi bukan baru dijalankan di era pemerintahan Jokowi saja. "Program hilirisasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2013 di era pemerintahan SBY. Khususnya di sektor pertambangan," kata dia.
Melalui kebijakan tersebut, kata AHY, pemerintah tak lagi mengizinkan bahan mentah diekspor. Industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan bahan baku.
"Tetapi, kami meminta kepastian agar tidak merusak ekosistem, melibatkan pekerja lokal dan menghormati hak adat setempat. Kini hal itu diintensifkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," ujarnya lagi.
