Apa Itu Pajak Karbon CBAM dan Dampaknya ke Keuangan RI?
- CBAM adalah mekanisme penyesuaian karbon lintas batas yang diberlakukan Uni Eropa untuk memastikan produk impor menanggung biaya emisi karbon setara dengan produk domestik.
- CBAM mencakup sektor besi, baja, semen, pupuk, aluminium, listrik, dan hidrogen. Fase transisi dimulai pada 1 Oktober 2023 hingga akhir 2025.
- Dampak CBAM bagi ekspor Indonesia cukup krusial karena sejumlah komoditas ekspor utama masuk dalam daftar terdampak. Pelaku industri mulai memperkuat sistem pengukuran dan pemerintah memberikan dukungan kebijakan.
Uni Eropa akan mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan ini menyasar produk berintensitas karbon tinggi, seperti baja, aluminium, semen, pupuk, listrik, dan hidrogen, yang juga menjadi andalan ekspor Indonesia ke pasar Eropa. Aturan tersebut diterapkan untuk menyamakan biaya karbon antara produsen dalam dan luar Uni Eropa agar persaingan usaha tetap adil.
Penerapan penuh CBAM berpotensi menambah beban biaya bagi eksportir Indonesia jika intensitas emisinya dinilai tinggi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku industri dan pemerintah karena pasar Eropa memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional.
Lalu, apa itu pajak karbon CBAM, bagaimana cara kerjanya, dan seberapa besar dampaknya bagi ekspor RI? Simak penjelasannya berikut ini.
1. Apa itu pajak karbon CBAM dan mengapa diterapkan?
Apa itu pajak karbon CBAM? CBAM merupakan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas yang diberlakukan Uni Eropa untuk memastikan produk impor menanggung biaya emisi karbon setara dengan produk yang diproduksi di wilayahnya. Skema ini terhubung dengan sistem perdagangan emisi Uni Eropa atau EU Emissions Trading System (EU ETS), yang sudah lebih dulu membebankan harga karbon kepada industri domestik.
Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik carbon leakage, yaitu perpindahan produksi ke negara dengan aturan emisi yang lebih longgar demi menekan biaya. Tanpa mekanisme seperti CBAM, perusahaan bisa saja memindahkan pabriknya ke negara berkembang untuk menghindari harga karbon yang tinggi di Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa ingin menjaga persaingan usaha tetap adil sekaligus mendorong penurunan emisi global.
2. Produk apa saja yang terdampak dan bagaimana mekanismenya?
Pada tahap awal, CBAM mencakup enam sektor utama, yakni besi dan baja, semen, pupuk, aluminium, listrik, dan hidrogen. Sektor-sektor tersebut dinilai paling intensif karbon karena proses produksinya membutuhkan energi besar dan menghasilkan emisi signifikan. Produk turunan yang menggunakan baja dan aluminium juga berpotensi masuk dalam perluasan cakupan kebijakan ini.
Penerapan CBAM dilakukan bertahap. Fase transisi berlangsung sejak 1 Oktober 2023 hingga akhir 2025, di mana importir wajib melaporkan emisi karbon tanpa membayar biaya tambahan. Mulai 1 Januari 2026, importir diwajibkan membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sesuai jumlah emisi yang terkandung dalam produk. Jika pelaporan emisi tidak akurat, Uni Eropa dapat menerapkan nilai emisi standar yang biasanya lebih tinggi sehingga biaya yang ditanggung importir semakin besar.
3. Seberapa besar ancaman CBAM bagi ekspor Indonesia?
Bagi Indonesia, dampak CBAM cukup krusial karena sejumlah komoditas ekspor utama masuk dalam daftar terdampak. Industri baja, misalnya, mencatat peningkatan porsi ekspor ke Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Eropa semakin relevan bagi pelaku industri nasional.
Jika emisi karbon dalam proses produksi dinilai lebih tinggi dibandingkan standar Uni Eropa, eksportir Indonesia berisiko menghadapi biaya tambahan. Biaya tersebut dapat meningkatkan harga jual produk di pasar Eropa sehingga daya saingnya menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi volume ekspor, margin keuntungan, hingga keputusan investasi di sektor industri padat energi.
4. Bagaimana strategi Indonesia menghadapi pajak karbon CBAM?
Menghadapi kebijakan ini, pelaku industri mulai memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi agar data yang disampaikan akurat dan transparan. Transparansi menjadi kunci agar eksportir tidak dikenai nilai emisi standar yang bisa lebih mahal. Selain itu, sejumlah asosiasi industri juga menyiapkan peta jalan dekarbonisasi secara bertahap.
Di sisi pemerintah, dukungan kebijakan seperti insentif fiskal, pembiayaan terjangkau, dan penyediaan energi bersih yang kompetitif menjadi sangat penting. Transformasi menuju industri rendah karbon memang membutuhkan investasi besar dan perubahan proses produksi. Namun, jika mampu beradaptasi lebih cepat, Indonesia tidak hanya mampu meminimalkan risiko CBAM, tetapi juga memperkuat posisi sebagai pemain industri hijau di pasar global.
Pada akhirnya, memahami apa itu pajak karbon CBAM menjadi langkah awal agar Indonesia tidak sekadar reaktif, melainkan strategis dalam menghadapi perubahan regulasi global. Tantangan ini memang nyata karena menyangkut biaya produksi, daya saing ekspor, dan keberlanjutan industri nasional. Namun, jika disikapi dengan transformasi industri yang lebih hijau dan dukungan kebijakan yang tepat, CBAM justru bisa menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
