Pengawasan Anggaran: Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Langkah Pelaksanaannya

Mengutip Buku Pintar Ekonomi Syariah, pengawasan anggaran atau budgetary control adalah pemantauan atau penilaian suatu rencana anggaran keuangan dibandingkan dengan pelaksanannya. Dari penilaian tersebut, akan dihasilkan kesimpulan berupa rencana anggaran yang telah atau belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Tidak hanya untuk membantu terlaksananya program kerja, dari hasil pengawasan juga dapat diketahui sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan. Pengawasan anggaran pada dasarnya diarahkan untuk mengantisipasi adanya penyelewenengan atau penyimpangan atas pelaksanaan anggaran.

Secara umum, tujuan pengawas anggaran ada lima, yaitu:

• Membina kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat tentu akan memercayai perusahaan yang memiliki rencana yang jelas dan matang.
• Menjamin kepuasan masyarakat atas produk yang dihasilkan, karena semakin terkonsep suatu rencana maka barang yang dihasilkan pun akan mampu memuaskan masyarakat.
• Mencegah pemborosan dan penyelewengan. Sebab rencana yang sudah disusun sedemikian rupa akan membantu efisiensi pelaksanaan produksi dan budgeting.
• Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan agar berjalan yang sesuai dengan prosedur.
• Menjamin ketepatan pelaksanaan tugas, di mana rencana yang matang akan mencantumkan waktu dari masing-masing proses produksi.

Ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pengawasan anggaran, diantaranya sebagai berikut.

• Perencanaan yang meliputi aspek efisiensi, kehematan, dan efektivitas kegiatan menjadi awal pengawasan yang fungsional.
• Hasil temuan dalam pengawasan dilanjutkan dengan koordinasi antara instansi terkait dengan tim pengawas untuk dicari solusinya.
• Berfokus pada hal-hal yang strategis.
• Tim pengawas terdiri dari orang yang berkompeten baik secara teknik, dedikasi, dan berintegritas.
• Informasi harus akurat.
• Komprehensif dan objektif.
• Tepat waktu.
• Mencegah inefisiensi atau pemborosan.
• Dapat mengoreksi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan rencana awal.
• Bertujuan untuk menyamakan antara kegiatan dengan keputusan yang dibuat sebelumnya.

Merujuk pada Buku Pintar Ekonomi Syariah, pelaksanaan pengawasan anggaran secara umum terdiri dari empat langkah, yaitu:

1. Pengembangan standar

Pengawasan diawali dengan penyusunan rencana pengawasan yang mencakup batasan atau rincian strategi yang praktis dan spesifik. Ditentukan pula target, sasaran, dan standar spesifik untuk acuan pada saat pelaksanan nantinya.

2. Pengukuran pelaksanaan

Dilanjut dengan pengumpulan informasi mengenai program atau aktivitas yang tengah berjalan, merujuk pada perencanaan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini dapat dilakukan menggunakan metode observasi atau laporan.

3. Penilaian pelaksanaan

Tahap di mana manajer melakukan penilaian. Ditentukan apakah terdapat penyimpangan, perbedaan, atau ketidaksesuaian antara program yang terselenggaran dengan yang direncanakan.

4. Perbaikan

Apabila terjadi penyimpangan atau perbedaan, maka diupayakan penyesuaiaan kembali agar status pelaksanaan sesuai dengan standar.

Itulah penjelasan mengenai tujuan hingga langkah-langkah pengawasan anggaran. Fungsi ini haruslah dilaksanakan oleh pihak yang dinilai memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi.