AS Izinkan Bank Sentral Venezuela Kembali Lakukan Transaksi Keuangan

Penerbitan Lisensi Umum Nomor 57 oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) merupakan tahapan baru dalam aturan sanksi terhadap Venezuela. Lisensi ini memberikan otorisasi bagi bank untuk menyediakan layanan keuangan yang dilarang sejak tahun 2019. Bank yang kini berstatus legal untuk beroperasi kembali antara lain Bank Sentral Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, S.A., Banco Digital de los Trabajadores, dan Banco del Tesoro.

Langkah ini merespons dinamika politik di Venezuela pascapenangkapan mantan presiden Nicolás Maduro pada Januari 2026, yang membuka jalan bagi pemerintahan sementara di bawah pimpinan Delcy Rodríguez. Dengan lisensi ini, bank-bank tersebut kini dapat menjalankan aktivitas perbankan standar untuk keperluan pemerintah dan layanan publik secara sah.

Kebijakan ini krusial bagi warga Venezuela yang selama ini kesulitan akibat akses keuangan yang terputus. Saat ini, bank-bank tersebut sudah dapat memproses pembayaran gaji, uang pensiun, tunjangan kerja, serta operasional kartu debit dan kredit. Pemulihan layanan ini mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah proses stabilisasi ekonomi.

"Pelonggaran sanksi terhadap bank sentral akan membuat pasar uang menjadi lebih kuat," kata Direktur Konsultan Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, dilansir Latin Times.

Selama masa sanksi, pasar uang di Venezuela berjalan kurang transparan karena bergantung pada pihak ketiga di negara lain. Dengan pulihnya akses ke sistem perbankan berdenominasi dolar AS, nilai tukar mata uang lokal diharapkan lebih stabil dan pasar keuangan beroperasi lebih sehat.

Otorisasi dari Departemen Keuangan AS mencakup berbagai transaksi reguler dalam penyediaan layanan keuangan. Ruang lingkupnya meliputi pembukaan dan pengelolaan rekening bank, proses transfer dana antarnegara (wire transfers), hingga fasilitas pengiriman uang dari keluarga di luar negeri (remitansi).

Kebijakan ini juga mengatasi keraguan bank-bank internasional yang selama tujuh tahun terakhir kerap menolak transaksi sah dari Venezuela guna menghindari sanksi sekunder. Adanya panduan resmi dari OFAC memungkinkan bank-bank global kembali bekerja sama dengan bank di Venezuela. Pemulihan koneksi ini diproyeksikan menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses impor barang kebutuhan pokok.

Meskipun demikian, Pemerintah AS menegaskan bahwa aset pemerintah Venezuela yang sebelumnya telah dibekukan tetap ditangguhkan dan tidak dapat dicairkan tanpa izin khusus tambahan. Selain itu, setiap transaksi wajib mematuhi regulasi pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme guna meminimalisasi risiko penyalahgunaan aliran dana untuk kegiatan ilegal.

Bersamaan dengan pelonggaran sektor perbankan, Pemerintah AS juga menerbitkan Lisensi Umum Nomor 56. Lisensi ini membuka akses bagi perusahaan swasta untuk memulai negosiasi kontrak komersial dengan pemerintah Venezuela, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Namun, pelaksanaan kontrak tersebut tetap memerlukan persetujuan akhir dari Pemerintah AS.

Kebijakan ini direspons positif oleh perusahaan energi multinasional seperti Chevron, Eni, dan Repsol yang mulai menjajaki peluang bisnis baru. Proses normalisasi ini sejalan dengan upaya pemulihan hubungan diplomatik kedua belah pihak yang sempat terputus.

Di sisi lain, otoritas di Venezuela tetap mendesak adanya kepastian hukum yang lebih kuat untuk menarik investasi jangka panjang yang krusial bagi perbaikan infrastruktur nasional.

"Izin dari Washington untuk transaksi industri ini belum memberikan kepastian hukum jangka panjang," kata Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, dilansir Livemint.

Rodríguez terus mendorong pencabutan seluruh sanksi ekonomi agar Venezuela dapat beroperasi maksimal. Meski berstatus sementara, kebijakan pelonggaran ini telah memberikan dampak nyata. Volume ekspor minyak mentah Venezuela ke AS dilaporkan melonjak lebih dari 150 persen dalam waktu singkat, mengindikasikan bahwa kerja sama ekonomi ini memiliki nilai strategis bagi kedua belah pihak.