Rupiah Nyaris Rp18.000 per Dolar, Purbaya Sebut Banyak Isu Negatif di Pasar
- Nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS akibat sentimen negatif pasar yang dipicu berbagai rumor tanpa dasar jelas di sektor keuangan.
- Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fokus pemerintah adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik agar menjadi penopang utama stabilitas dan daya tarik investasi jangka panjang.
- Stabilitas nilai tukar tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia, sementara koordinasi melalui KSSK akan dilakukan bila diperlukan untuk menjaga kestabilan pasar keuangan nasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), dipengaruhi sentimen pasar yang dipicu berbagai rumor yang beredar di pasar keuangan.
Pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (3/6/2026), rupiah berada di level Rp17.897 per dolar AS. Pelemahan ini berlanjut hingga pada penutupan perdagangan, rupiah ditutup ke level Rp17.966,5 per dolar AS.
Menurutnya, sejumlah rumor tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, namun tetap memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap mata uang domestik.
"Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya Rp18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah (mengatakan) seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen negatif ke rupiah,” ucap Purbaya kepada awak media di Gedung DPR, Rabu.
Melihat pelemahan nilai tukar yang terjadi, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi. Sebab saat fondasi ekonomi domestik kuat maka akan menjadi sentimen positif ke perekonomian Indonesia.
Dengan adanya sentimen positif maka investor akan berduyun-duyun menaruh modal dalam pasar keuangan domestik sehingga ikut memperkuat nilai tukar rupiah.
“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi supaya ekonominya berjalan semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi saya fokusnya di situ,” tutur dia.
Meski demikian, Purbaya menegaskan, stabilitas nilai tukar merupakan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berfokus menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat dan mampu menopang stabilitas jangka panjang.
Menurutnya, penguatan fondasi ekonomi menjadi faktor utama yang pada akhirnya akan menentukan arah pergerakan nilai tukar rupiah.
"Kalau kita lihat kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya," tuturnya.
Terkait kemungkinan digelarnya rapat khusus Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk merespons pelemahan rupiah, Purbaya menilai saat ini belum ada ada rencana tersebut.
Menurut dia, pengelolaan nilai tukar masih menjadi kewenangan Bank Indonesia sehingga pemerintah akan menunggu langkah yang diambil otoritas moneter tersebut.
"Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja," ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan koordinasi antarlembaga dalam KSSK tetap terbuka jika diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Apabila terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi kebijakan atau permintaan dari Bank Indonesia, pemerintah siap menggelar rapat lebih cepat.
"Tapi kalau ada, kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan, sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita, kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat," tegasnya.
