Atasi Blokade Hormuz, Jepang Dorong Nuklir dan Diversifikasi Minyak

28 Agu 2026, 08:04 WIB

Agistiadi Nugraha

News

Channel

Add Us on Google

Atasi Blokade Hormuz, Jepang Dorong Nuklir dan Diversifikasi Minyak

bendera Jepang (unsplash.com/HAYASHI KANNA)

Intinya Sih

Jepang merilis paket ketahanan energi setelah blokade efektif Selat Hormuz mengganggu pasokan minyak akibat eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran sejak Februari 2026.
Tokyo menyiapkan subsidi impor bahan bakar non-Hormuz, membangun pipa alternatif Timur Tengah, serta memperluas cadangan nafta untuk menjaga industri plastik, kemasan, dan pelarut tinta.
Jepang mempercepat energi terbarukan dan nuklir, menargetkan hingga 14 reaktor pada 2050-an, sambil membentuk Powerr Asia dan menyiapkan regulasi serta anggaran diversifikasi energi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang merilis paket kebijakan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pasokan dan permintaan energi nasional di Tokyo pada Rabu (26/8/2026). Langkah strategis tersebut diambil oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi guna mengatasi ancaman krisis energi yang memicu ketidakstabilan pasokan minyak mentah di dalam negeri.

Kebijakan ini dirancang setelah Selat Hormuz mengalami blokade efektif menyusul eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari 2026. Guna menghadapi hambatan tersebut, Tokyo berupaya mempercepat transisi hijau melalui optimalisasi energi nuklir serta mendiversifikasi jalur pengadaan bahan bakar yang bebas dari perlintasan Selat Hormuz.

1. Diversifikasi pasokan minyak dan pendanaan jalur pipa alternatif

ilustrasi kilang minyak (pexels.com/Ali Mucci)

Dilansir Japan Today, paket kebijakan ini menetapkan skema subsidi untuk menutup pembengkakan biaya transportasi bahan bakar bagi pelaku usaha. Pemerintah Jepang menghimpun iuran dari perusahaan perdagangan dan grosir minyak guna mendanai insentif pengimpor minyak mentah serta produk olahan minyak seperti nafta yang tidak melintasi Selat Hormuz.

Jepang juga bekerja sama dengan negara-negara produsen di Timur Tengah untuk membangun jalur pipa minyak mentah alternatif. Proyek pembangunan infrastruktur pipa untuk mengalihkan jalur transportasi tersebut didukung langsung oleh lembaga pemerintah Japan Organization for Metals and Energy Security.

Selain itu, pemerintah memperluas sistem cadangan minyak nasional untuk mengamankan stok nafta. Mengingat sifat nafta yang mudah menguap dan sulit disimpan dalam jangka panjang, pengamanan stok ini dilakukan melalui alokasi cadangan minyak mentah ekstra untuk pengilangan nafta saat krisis atau disiapkan dalam bentuk turunan petrokimia padat. Dilansir Japan Today, kelangkaan nafta belakangan ini telah menghambat aktivitas bisnis berbagai perusahaan Jepang karena dampaknya pada produksi plastik, kemasan, hingga pelarut tinta.

2. Percepatan transisi hijau dan kebangkitan kembali energi nuklir

ilustrasi reaktor nuklir (unsplash.com/Nicolas HIPPERT)

Untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, Jepang menggenjot program Green Transformation (GX) berbasis energi terbarukan dan nuklir. Pemerintah menargetkan rekonstruksi hingga lima reaktor nuklir pada dekade 2040-an serta meningkat menjadi 14 reaktor pada dekade 2050-an.

Riset dan pengembangan reaktor generasi baru serta small modular reactors (SMR) akan diprioritaskan untuk menjamin pasokan listrik yang stabil. Dilansir The Yomiuri Shimbun via Asia News Network, investasi besar-besaran juga diarahkan pada sektor manufaktur Perovskite Solar Cells, pembangkit listrik tenaga panas bumi, hingga penyediaan hidrogen dan amonia.

"Pemerintah akan menghadapi perubahan lanskap energi global secara langsung serta melindungi kehidupan masyarakat kita dan kegiatan ekonomi mereka," tegas Perdana Menteri Sanae Takaichi saat memimpin rapat GX Implementation Council di Tokyo, seperti dikutip dari Japan Today. Pertemuan tersebut digelar secara terbuka terbatas bagi media untuk menyampaikan arah kebijakan energi nasional.

3. Penguatan kerja sama regional dan kerangka regulasi baru

potret Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi (内閣広報室｜Cabinet Public Affairs Office, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Pemerintah Jepang meluncurkan kerangka pengadaan energi regional bertajuk Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia atau Powerr Asia. Inisiatif internasional yang dipimpin oleh Jepang ini bertujuan meningkatkan ketahanan pasokan sumber daya di kawasan Asia melalui kerja sama multilateral.

Langkah perumusan struktur energi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Perdana Menteri Takaichi pada Juni 2026 kepada Menteri Industri Ryosei Akazawa. Pemerintah menilai tindakan darurat yang berjalan perlu ditopang oleh perubahan struktural secara permanen demi mengantisipasi krisis pada masa depan.

Rancangan undang-undang pendukung kebijakan ini dijadwalkan masuk ke sesi luar biasa parlemen Jepang atau Diet pada musim gugur tahun ini. Pemerintah Jepang akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk seluruh program diversifikasi energi tersebut pada penyusunan anggaran akhir tahun.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.