Aturan Demutualisasi Bursa Ditarget Rampung September

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengatur pihak-pihak yang dapat masuk dalam struktur kepemilikan bursa. Pihak tersebut, meliputi Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, OJK masih menyiapkan roadmap atau peta jalannya.

"Kalau di undang-undang kan disebut yang bisa masuk BI, kemudian Kemenkeu, dan juga Danantara. Tapi nanti kita akan sampaikan roadmap-nya dan juga nanti realisasinya seperti apa, nggak sekarang ya," ujar dia.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mendorong penyusunan roadmap demutualisasi bursa. Menurut dia, pengaturan mengenai pihak yang dapat masuk ke dalam struktur bursa telah tercantum dalam UU P2SK.

Berkaitan dengan itu, pembagian porsi antara BI, Kementerian Keuangan, dan Danantara masih menunggu penyusunan roadmap tersebut.

"Porsinya kan ada roadmap-nya nanti. Makanya itu yang kami minta supaya roadmap-nya disiapkan," kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan, seluruh pihak yang disebut dalam skema demutualisasi bursa memiliki minat untuk terlibat. Namun, pemerintah masih melihat perkembangan terkait kesiapan masing-masing pihak, termasuk Kemenkeu.

Rencana demutualisasi bursa merupakan bagian dari penguatan pasar modal melalui perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa.

"Semua minat. (Apakah Kementerian Keuangan berminat) ya nanti kita lihat, ya," kata mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut.