Bahlil Protes ke Sri Mulyani, Tukin Kementeriannya Tak Naik-naik

08 Nov 2023, 13:24 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. (dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menaikkan tunjangan kinerja (tukin) lembaga yang dia pimpin.

Bahlil ingin agar tukin Kementerian Investasi, beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kabupaten/kota dan provinsi dinaikan.

"Tukin DPMPTSP sama Kementerian Investasi belum naik-naik. Jadi tukinnya jangan dibuat lambat-lambat, teman-teman ini," kata Bahlil dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI), Rabu (8/11/2023).

1. Kementerian Investasi berkontribusi kepada penerimaan pajak

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Bahlil menegaskan, Kementerian Investasi dan DPMPTSP berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan perpajakan dari korporasi. Sebab, institusi tersebut yang menjaring investor untuk menjalankan kegiatan usaha di dalam negeri.

Bahlil menyampaikan laporan tersebut di hadapan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di ALI 2023.

"Kementerian Keuangan itu, Pak Wapres, dia akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang, 79 persen total pendapatan negara itu dari pajak dan pajak yang paling besar itu adalah pajak badan," tuturnya.

Di sisi hulu, kata Bahlil, yang mengurus para investor sampai merealisasikan investasinya di Indonesia adalah Kementerian Investasi dan DPMPTSP.

"Kementerian Keuangan itu bagian ngutip (pajak) saja. Jadi kalau gak ada yang mendatangkan (investor), mengutip apa?" ujar Bahlil.

2. Realisasi investasi terus mengalami peningkatan

ilustrasi investasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Bahlil menerangkan, investasi di Indonesia terus berkembang secara baik dari tahun ke tahun. Pada 2020, Indonesia mampu mendatangkan investasi Rp817 triliun.

"Kemudian, perintah Bapak Presiden dan Bapak Wapres pada tahun 2021 harus Rp900 triliun. Ini juga pekerjaan yang tidak gampang karena COVID. Tapi alhamdulillah kita mampu merealisasikan sebesar Rp901 triliun," sebutnya.

Begitupun pada 2022, dari target investasi Rp1.200 triliun, Indonesia berhasil merealisasikannya dengan melampaui target, yaitu Rp1.207 triliun.

"Itu juga atas kerja keras dari Bapak-Bapak Gubernur, Kementerian/Lembaga, Bupati/Wali Kota yang didelegasikan kewenangannya kepada DPMPTSP," katanya.

3. Optimistis target investasi Rp1.400 triliun tercapai pada 2023

Ilustrasi uang (IDN Times/Mardya Shakti)

Kemudian pada 2023, Kementerian Investasi ditugaskan untuk meraup investasi sebesar Rp1.400 triliun. Itu menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di 5 persen pada tahun ini.

"Ini juga bukan pekerjaan yang gampang. Jujur bahwa FDI (investasi asing langsung) dunia yang paling besar itu adalah masuk di Benua Amerika. Kedua itumasuk di Asia Tenggara," kata dia.

Di Asia Tenggara, ujar Bahlil, investasi asing langsung dikuasai oleh Singapura. Kemudian disusul oleh Indonesia. Namun untuk sektor riil, Indonesia lebih unggul daripada Singapura.

"Dari Januari sampai September target investasi kita sekarang sudah mencapai Rp1.053,1 triliun. Saya janji karena saya punya tim yang kuat dari DPMPTSP kabupaten/kota, provinsi, menyampaikan bahwa insyaallah Desember 2023, target investasi kita bisa mencapai Rp1.400 triliun," tambahnya.