Bahlil Temui Menhan dan Panglima TNI Bahas Tambang Timah

Rapat tersebut menitikberatkan pada upaya penataan izin usaha pertambangan (IUP) timah di Bangka Belitung. Dia menuturkan, 89 persen dari total IUP timah di wilayah itu dikuasai oleh PT Timah sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

"PT Timah kita harus perkuat karena 89 persen dan total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN," ujarnya.

Bahlil mengatakan, implementasi penataan tambang timah harus tetap melibatkan masyarakat. Dia menyebut, koperasi dan pelaku UMKM perlu menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah.

"Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah," kata dia.

Selain itu, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat dalam pengelolaan tambang.

Terkait rapat, Bahlil mengaku tidak tahu menahu mengapa tidak ada Kapolri. Dia menegaskan, undangan rapat berasal dari Menhan, sehingga dia tidak mengetahui siapa saja pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut.

"Karena yang mengundang kan Pak Menhan, jadi saya sebagai peserta rapat yang diundang. Jadi saya nggak tahu siapa-siapa aja yang diundang ya," tambahnya.