Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan harus memperjuangkan kelangsungan operator angkutan umum. Hal itu diungkapkan oleh Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development Bank Pembangunan Asia, Bambang Susantono.
"Ke depan, kalau mau ada sustainable maka keberadaan angkutan umum sangat berpengaruh," kata Bambang dalam video conference, Minggu malam (17/5).
Bambang mencontohkan, di beberapa negara, subsidi diberikan karena lebih mudah, sebab operator transportasi berasal dari BUMD. Sementara, di Indonesia sektor transportasi sebagian besar dari kategori informal.
"Jadi harus ada mekanisme tertentu agar subsidi menjangkau mereka. Akan sangat gak bijak kalau dalam sikon ini tarif angkutan umum naik," ujarnya.
Menurut Bambang, keterjangkauan tarif angkutan umum harus dipertahankan. Kenaikan tarif merupakan opsi yang tak boleh disentuh, terutama saat perekonomian baru akan bangkit.
"Saya kira banyak anggota masyarakat (terdampak). Kalau kita lihat kajian-kajian kemarin dengan Kadin, jumlah yang di-PHK lebih dari 5 juta orang, terbesar dari sektor transportasi," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, di negara-negara berkembang masyarakat kerap tak punya pilihan. Mereka yang semula berada di atas garis kemiskinan, kemudian dihantam COVID-19.
"Akhirnya jatuh ke kemiskinan sehingga gak punya opsi transportasi lain selain angkutan umum. Di negara berkembang, pengguna angkutan umum bertambah karena banyak yang ekonominya turun," kata dia.