Jakarta, IDN Times - Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan ditambah pada 2020. Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Sosial.
"Anggaran kemungkinan ditambah dari Rp110 ribu ke Rp135 ribu. Pagu anggaran Oktober karena Desember sudah keluar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Januari dilaksanakan," kata Harry.
Terkait kartu sembako murah, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan mekanisme penggunaannya. Menurut Harry, sampai saat ini masih berkembang sejumlah opsi. Apakah kartu sembako murah diintegrasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga menyatu dengan program BPNT atau merupakan kartu tersendiri, hal itu masih dalam pembahasan.
"Salah satu opsi sedang dibahas. Komponen BPNT di KKS akan dipindahkan ke kartu sembako. Isinya BPNT plus protein. Nanti akan ada ratas tingkat menteri. Diusulkan di sidang kabinet dan diarahkan presiden seperti apa. Opsi ini baru segera dilakukan pada 2020 karena berkaitan ke pagu anggaran," ungkap Harry.
Sementara, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT akan ditambah sebanyak 2,7 juta orang. Dengan demikian, pada Juni 2019, total KPM BPNT sebanyak 12,4 juta orang.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, konsekuensi penambahan jumlah KPM adalah penambahan volume beras sebagai item bantuan. Dia berharap 70 persen beras yang disiapkan di warung elektronik (E-Warong) dapat disediakan oleh Bulog.
"Saat ini beras dari Bulog yang dipasok untuk KPM sudah 47 persen melalui E-Warong, sementara sisanya berasal dari petani dan pedagang lokal,” kata Agus.
Terkait penyediaan beras, kata Agus, telah disinergikan antara tiga instansi, yakni Kementerian Sosial, Bulog sebagai supply manager dan Kementerian BUMN. Menurut Agus, beras yang nanti dibeli KPM tidak hanya ramah di kantong, tetapi juga berkualitas baik.
“Program BPNT memberi keleluasaan bagi para KPM agar bisa membeli beras atau telur jenis apa pun," ujarnya.
Ke depan, Agus menambahkan, barang yang dibeli tidak sebatas beras dan telur. Ada item lain agar ada diversifikasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga KPM. Sementara, Menko PMK Puan Maharani menekankan tidak ada perubahan skema sejak awal penyelenggaraan PKH dan BPNT.
"Kami semua berkumpul di sini untuk membahas distribusi bansos yang akan dijalankan bulan Juni mendatang. Hak para penerima bantuan jelas tidak bisa ditunda," kata Puan.
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Hadir pula sejumlah menteri dalam pertemuan ini selain Mensos, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.