Beras Indonesia Minim Nutrisi, Perlu Transisi Visi untuk MBG
- SEAMEO BIOTROP menyoroti rendahnya nutrisi beras poles dan mendorong transisi ke “beras segar” untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia menuju visi 2045.
- Edi Santoso menilai integrasi beras segar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengurangi stunting serta efisien secara ekonomi melalui pengaturan siklus logistik yang tepat.
- Ia juga menekankan pentingnya transparansi data produksi 33 juta ton beras dan prioritas distribusi ke daerah 3T agar pemerataan akses pangan bergizi bisa tercapai.
Bogor, IDN Times – Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi 2045 sangat bergantung pada apa yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Direktur Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (Seameo Biotrop) Edi Santoso, mengungkapkan bahwa Indonesia perlu segera mengoreksi kebiasaan mengonsumsi beras poles yang minim nutrisi.
Ia menekankan pentingnya transisi menuju "Beras Segar" untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, masyarakat Indonesia terjebak pada standar estetika beras yang putih bersih. Padahal, proses poles yang berlebihan justru membuang bagian paling berharga dari bulir padi, yaitu embrio atau mata beras.
"Di negara lain, bagian mata beras (embrio) itu sangat dihargai. Padahal zat-zat terbaik itu sebenarnya bukan dari sari patinya, tapi dari embrionya. Namun di tempat kita, itu malah dibuang," ujar Edi Santoso, kepada IDN Times, Rabu (25/2/2025).
1. Integrasi beras segar ke program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Edi menilai program MBG yang dicanangkan Presiden merupakan momentum emas. Menurutnya, penggunaan beras segar yang baru dipanen dan langsung diolah secara ekonomi sangat masuk akal karena hanya membutuhkan pengaturan siklus logistik yang tepat.
"Sangat wajar dan ekonomis. Ini hanya tinggal mengatur siklusnya saja, dari yang tadinya menggunakan beras lama menjadi beras baru. Hasilnya? Stunting bisa sangat berkurang," tegasnya.
2. Transparansi data produksi 33 juta ton beras
Menurut dia, untuk mewujudkan pemerataan beras segar, pemerintah diminta transparan dalam memetakan stok pangan nasional. Pengelolaan produksi 33 juta ton harus dibagi jelas antara konsumsi lokal, gudang pemerintah, dan sektor swasta agar tidak ada daerah yang tertinggal.
"Data itu harus transparan. Tidak perlu 'telanjang', tapi cukup transparan agar pengambil kebijakan tahu daerah mana yang belum mendapatkan akses beras segar," tambah Edi.
3. Prioritas untuk daerah 3T demi stabilitas sosial
Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seringkali menjadi wilayah yang paling akhir menerima distribusi pangan, sehingga hanya mendapatkan beras stok lama. Edi bahkan menyebut adanya korelasi antara kekurangan nutrisi akibat beras lama dengan kondisi psikososial masyarakat.
"Salah satunya, efek beras segar buat bahagia, bisa jadi masyarakat yang tinggal di daerah yang mungkin tingkat emosinya mudah tersulut, itu kemungkinan besar karena belum makan beras segar (nutrisinya tidak tercukupi)," ungkapnya.
