BoP Gelar KTT Perdana, Dino Patti Djalal: Pidato AS Minim Empati

20 Feb 2026, 16:00 WIB

Ridwan Aji Pitoko

BoP Gelar KTT Perdana, Dino Patti Djalal: Pidato AS Minim Empati

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Dino Patti Djalal menilai KTT perdana Board of Peace di Washington DC masih rapuh, dengan dominasi besar Presiden AS Donald Trump dalam arah dan keputusan organisasi tersebut.
Ia mengkritik pidato pihak AS yang minim empati terhadap penderitaan warga Gaza serta menyoroti komentar tidak sensitif soal potensi bisnis di wilayah konflik itu.
Dino juga menegaskan belum ada kejelasan soal pengembangan politik dan tata kelola dana BoP, sementara proses di lapangan dinilai belum sepenuhnya dipimpin oleh Palestina.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal menyampaikan analisisnya terkait KTT Board of Peace (BoP) yang dilakukan di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Menurut Dino, BoP kini sudah mulai bekerja meskipun proses ke depannya masih rapuh dan penuh risiko.

Hal tersebut ditambah dengan peran Presiden AS Donald Trump yang terlalu dominan dalam BoP. Dino juga menyoroti roda aspek keamanan sudah mulai bergulir dengan pembentukan Palestinian Security Force & International Stabilization Force.

"Namun, tantangan di lapangan khususnya terkait demiliterisasi masih sangat berat. Kapasitas Palestinian Security Force yang akan dilatih Yordania dan Mesir, yang sedang dibentuk untuk menjaga keamanan di Gaza masih penuh tanda tanya," kata Dino dikutip dari cuitannya di X, Jumat (20/2/2026).

1. Pidato pihak AS minim empati

Sesi Board of Peace, di World Economic Forum (WEF) 2026, dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (IDN Times/Uni Lubis)

Selain itu, Dino juga menyoroti minimnya empati yang disampaikan dalam pidato pihak AS dalam KTT BoP.

"Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza dalam dua tahun terakhir, bahkan tidak disinggung," kata dia.

Selain itu, Dino juga menganggap pernyataan seorang anggota eksekutif BoP terhadap potensi nilai real estate atau bisnis di Gaza yang ditaksir sampai 150 miliar dolar AS tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza.

2. Tidak ada aspek pengembangan politik

Presiden Prabowo menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Selain itu, Dino juga mengaku tidak melihat referensi mengenai aspek pengembangan politik di Gaza dalam masa transisi. Umumnya yang dibahas hanya aspek administrasi.

Bukan hanya itu, tata kelola dana yang dikumpulkan BoP juga masih belum jelas dan akan banyak disorot.

Di sisi lain, negara-negara Islam dan mayoritas muslim dalam BoP sementara ini masih terlihat kompak.

"Proses di lapangan masih jauh dari 'Palestine-led process'," kata Dino.

3. Fakta tentang Board of Peace

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato dalam pertemuan perdana “Board of Peace” di US Institute of Peace, Washington, DC, 19 Februari 2026. (Foto: AFP/Saul Loeb).

Presiden Donald Trump telah membentuk BoP atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional baru yang ia pimpin langsung untuk mengawasi konflik global.

Pembentukan BoP dipicu kebutuhan untuk mengelola gencatan senjata dan rekonstruksi di Jalur Gaza pascaperang Israel-Hamas. Dewan Keamanan PBB bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mendukung fungsi BoP di wilayah konflik tersebut.

Namun, ambisi Trump tampaknya melampaui Jalur Gaza. Piagam organisasi menyebutkan bahwa Board of Peace bertujuan mengamankan perdamaian abadi di berbagai area konflik global, sebuah mandat yang dinilai beberapa pihak tumpang tindih dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump sendiri telah mengundang puluhan pemimpin dunia, mulai dari sekutu dekat hingga rival AS untuk bergabung.

BoP didefinisikan dalam draf piagamnya sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas serta memulihkan pemerintahan yang sah. Trump akan menjabat sebagai ketua sekaligus perwakilan AS dengan kekuasaan yang sangat besar.

Dia akan menjabat tanpa batasan waktu yang ditentukan dan hanya bisa diganti jika mengundurkan diri secara sukarela atau dianggap tidak mampu melalui keputusan bulat seluruh anggota dewan eksekutif. Trump bahkan berhak menunjuk penerusnya sendiri serta membubarkan entitas-entitas di bawah naungan dewan.