BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 ke Presiden Prabowo
- BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 serta 79 LKKL dan satu LKBUN.
- Empat LKKL hanya memperoleh opini WDP, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- BPK mengapresiasi pemerintah atas tata kelola yang baik selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Penyerahan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas BPK dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Berdasarkan keterangan tertulis yang dibagikan Biro Pers, Media dan Informasi BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini tersebut mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Meski demikian, empat LKKL, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
1. BPK apresiasi pemerintah
BPK turut mengapresiasi pemerintah atas upaya penerapan tata kelola yang baik (good governance), terutama selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Salah satu langkah konkret yang diapresiasi adalah penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024, yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara pada masa transisi pemerintahan.
"BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance," ujar Isma Yatun.
2. BPK juga menjadi auditor eksternal di badan-badan khusus PBB
Dalam pertemuan tersebut, Isma Yatun juga menyampaikan peran internasional yang dimainkan oleh BPK, termasuk sebagai auditor eksternal berbagai organisasi global seperti badan-badan khusus PBB.
Ia menyampaikan harapan agar pemerintah mendukung pencalonan BPK untuk menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Pemilihan anggota UN BOA akan berlangsung pada Maret 2025, dengan keputusan final oleh Sidang Umum PBB pada November 2025.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kinerja BPK dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan BPK untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
3. Pemerintah dan BPK komitmen perbaiki tatanan keuangan
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui inovasi dan peningkatan pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya.
