BPS Siapkan Rp1,3 Triliun untuk Sensus Ekonomi 2026
- BPS menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung 1 Mei–31 Juli 2026 sebagai amanat undang-undang dan prioritas nasional.
- Sensus ini menargetkan lebih dari 30 juta badan usaha, mencakup usaha mikro hingga besar, serta memperluas pendataan ke ekonomi digital, hijau, dan kreatif.
- Sekitar 27 persen responden masih ragu karena belum memahami perbedaan data statistik dan perpajakan, sehingga edukasi publik menjadi tantangan utama bagi penyelenggara sensus.
Jakarta, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan, anggaran tersebut telah dialokasikan dan dalam kondisi aman meski pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi belanja negara. Menurut dia, sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sehingga tetap menjadi prioritas.
“Saat ini dukungan anggaran masih bagus. Walaupun ada kondisi efisiensi, karena ini amanat undang-undang, Sensus Ekonomi 2026 harus dilaksanakan. Total anggaran sekitar Rp1,3 triliun,” ujar Zulkipli dalam acara Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, kecuali lapangan usaha kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), kategori P (Administrasi Pemerintahan), serta kategori U (Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya).
1. Jumlah badan usaha yang menjadi target sensus ekonomi sebanyak 30 juta
Ia menjelaskan, SE2026 akan menghasilkan berbagai informasi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, serta pemangku kepentingan lain seperti akademisi dan media.
Pada pelaksanaan kali ini, SE2026 tidak hanya mengumpulkan data terkait karakteristik dan profil usaha, tetapi juga memperluas cakupan dengan memotret aktivitas ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi kreatif guna menjawab dinamika dan tantangan transformasi ekonomi.
"Jumlah badan usaha yang menjadi target sensus mencapai lebih dari 30 juta unit berdasarkan data business register terkini. Jumlah tersebut mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar," tegasnya.
Melalui pendataan ini, BPS akan menghimpun informasi mengenai profil dan struktur usaha, kinerja dan perkembangan bisnis, termasuk omzet serta margin usaha. Data tersebut juga akan mencakup aspek penerapan prinsip ekonomi hijau dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. Cakupan pembaruan data dalam sensus ekonomi 2026
Zulkipli menegaskan, salah satu pembaruan utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan aktivitas ekonomi berbasis digital. Perdagangan daring, industri kreator konten seperti YouTuber dan influencer, hingga berbagai kegiatan ekonomi rumahan yang terhubung dengan platform digital akan dicatat secara lebih sistematis.
“Selama ini masih banyak aktivitas perdagangan online yang belum terlacak. Industri digital seperti YouTuber maupun kegiatan ekonomi rumahan berbasis platform digital pada 2016 lalu juga belum terdata secara memadai,” ujarnya.
Menurut dia, perubahan struktur ekonomi pascapandemi COVID-19 membuat pembaruan dan penyempurnaan basis data menjadi semakin krusial.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan tiga sensus besar dalam satu dekade, yakni Sensus Penduduk pada tahun berakhiran 0, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran 3, serta Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran 6. Pada 2026, Sensus Ekonomi kembali digelar untuk memotret kondisi terkini dunia usaha nasional.
3. Sebanyak 27 persen responden masih ragu terkait perbedaan data
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, menyebut tingkat kesediaan pelaku usaha untuk menjadi responden tergolong tinggi, yakni mencapai 68 persen, selama tujuan dan manfaat sensus disampaikan secara jelas.
“Namun, sekitar 27 persen responden menyatakan masih ragu karena belum memahami perbedaan antara data statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan tantangan utama kita adalah memperjelas narasi dan edukasi publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Survei Opini Publik 2025 dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyedia data resmi mencapai 76 persen. Meski demikian, efektivitas penyampaian informasi dinilai baru optimal oleh 61 persen responden. Artinya, tingkat kepercayaan sudah relatif kuat, tetapi strategi komunikasi masih perlu diperkuat.
“Data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, strategi hilirisasi, hingga perencanaan investasi daerah. Tanpa basis data tunggal yang akurat dan partisipasi yang optimal, kebijakan yang dirumuskan berisiko tidak tepat sasaran,” tegasnya.
