Brasil Perluas Bebas Pajak Kelas Menengah, Pajak Orang Kaya Naik
- Peningkatan batas pembebasan pajak penghasilan hingga 5 ribu real Brazil (Rp15,5 juta) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Brazil.
- Kompensasi melalui pajak progresif bagi orang kaya dengan penghasilan bulanan di atas 50 ribu real Brazil (Rp155,6 juta).
- RUU ini menjadi langkah strategis Presiden Lula untuk merebut kembali dukungan kelas menengah menjelang pemilu umum 2026.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Brasil menyatakan keyakinan bahwa Senat akan menyetujui RUU yang memperluas pembebasan pajak penghasilan untuk kelas menengah. Hal itu disampaikan pada Kamis (2/10/2025).
RUU ini telah disahkan secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu malam (1/10/2025), dan menjadi bagian penting dari agenda Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menjelang pemilu umum tahun depan.
Menteri Keuangan Fernando Haddad menyampaikan kepada wartawan bahwa dia tidak mengantisipasi hambatan di Senat terkait RUU ini.
"Legislasi ini didasarkan pada stabilitas fiskal dan berupaya untuk keadilan pajak," ujarnya, menandai pengesahan RUU tersebut secara bulat di parlemen bawah.
1. Peningkatan batas pembebasan pajak penghasilan
Pada Rabu malam (1/10/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Brazil menyetujui pengesahan RUU yang menaikkan batas pembebasan pajak penghasilan bulanan menjadi 5 ribu real Brazil (Rp15,5 juta), meningkat dari batas sebelumnya 3.036 real Brazil (Rp9,4 juta). Langkah ini diperkirakan akan membebaskan sekitar 15 juta pekerja kelas menengah dari kewajiban pajak.
"RUU ini akan menguntungkan sekitar 15 juta pekerja Brazil dan merupakan kemenangan bagi keadilan pajak serta perjuangan melawan ketimpangan," kata Presiden Lula melalui akun X-nya, dilansir Macau Business.
Kebijakan ini juga meliputi pengurangan beban pajak bagi mereka yang berpenghasilan hingga 7.350 real Brazil (Rp22,8 juta), memperluas manfaat ke sebagian besar kelas menengah.
2. Kompensasi melalui pajak progresif bagi orang kaya
Untuk mengimbangi potensi kerugian pendapatan negara akibat perpanjangan pembebasan pajak tersebut, pada Kamis (2/10/2025) disepakati penerapan pajak minimum progresif bagi penghasilan bulanan di atas 50 ribu real Brazil (Rp155,6 juta). Pajak ini dirancang untuk memastikan kelompok berpenghasilan tinggi membayar kontribusi lebih besar.
Selain itu, pendapatan dividen yang dikirim ke luar negeri sebesar lebih dari 50 ribu real Brazil (Rp155,6 juta) dalam satu bulan dari perusahaan yang sama kepada individu yang sama akan dikenakan pajak pemotongan sebesar 10 persen.
"Pajak ini menyeimbangkan beban fiskal dengan memberikan keringanan kepada kelas menengah dan membebankan beban lebih kepada yang super kaya," kata Menteri Keuangan Haddad, dilansir Brasil de Fato.
3. Dampak politik dan prospek menjelang pemilu
RUU ini, yang disahkan pada Rabu (1/10/2025) di DPR, juga dipandang sebagai langkah strategis Presiden Lula untuk merebut kembali dukungan kelas menengah yang sebagian besar telah beralih ke partai konservatif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memberikan kelegaan pajak signifikan, Lula berharap dapat memperkuat koalisi politiknya menjelang pemilu umum 2026.
"Ini adalah malam bersejarah bagi Brazil. 15 juta orang Brazil akan mendapat manfaat, sementara hanya 141 ribu orang terkaya yang akan membayar pajak lebih tinggi. Ini adalah keadilan." kata anggota DPR Lindbergh Farias.
Keberhasilan RUU ini juga mendapat dorongan dari mobilisasi massal masyarakat yang memberi tekanan politik kuat terhadap para legislator.
