Cara Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli agar Pajak Tepat dan Efisien!

Menurut PMK 168/2023, tenaga ahli mencakup beberapa profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan profesi ahli lainnya. Tenaga ahli ini termasuk kategori bukan pegawai yang memperoleh penghasilan dari jasa profesional yang mereka berikan.

Perbedaan utama tenaga ahli dengan pegawai tetap terletak pada sifat penghasilan yang tidak selalu tetap, mekanisme pemotongan pajak yang berbeda, serta tidak adanya tunjangan tetap seperti yang diterima pegawai tetap.

Dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam penghitungan PPh 21 tenaga ahli adalah PMK 168/2023, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PER-16/PJ/2016. Aturan ini membawa perubahan signifikan yang membuat proses perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan efisien.

Beberapa perubahan penting dalam PMK 168/2023 meliputi:

• Perhitungan PPh 21 tenaga ahli menjadi lebih praktis tanpa membedakan penghasilan rutin dan tidak rutin.
• Penyesuaian cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
• Kemudahan dalam proses pelaporan dan pengelolaan pajak bagi tenaga ahli.

Dengan adanya ketentuan ini, penting bagi setiap tenaga ahli untuk selalu mengikuti perkembangan aturan perpajakan agar tetap patuh dan dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan baik.

Proses perhitungan PPh 21 tenaga ahli dimulai dengan menentukan penghasilan bruto yang diterima. Penghasilan bruto ini mencakup honorarium, imbalan jasa, atau penghasilan lain yang sejenis.

Berikut langkah-langkah menghitung PPh 21 tenaga ahli berdasarkan PMK 168/2023 Pasal 13 ayat (7):

• Tentukan penghasilan bruto yang diterima.
• Gunakan rumus: PPh 21 = Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto).
• Rumus ini berlaku untuk semua tenaga ahli, baik yang menerima penghasilan rutin maupun tidak rutin.
• Tidak menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) seperti pegawai tetap.
• Metode ini membuat penghitungan pajak menjadi lebih sederhana dan transparan.

Penghasilan bruto tenaga ahli mencakup seluruh pendapatan yang diterima dalam satu periode tertentu, termasuk honorarium tetap, uang transport, uang makan, dan imbalan lain yang bersifat rutin atau insidental.

Jika pekerjaan tenaga ahli melibatkan penggunaan material atau pihak ketiga, penghasilan bruto dihitung dari total pembayaran yang diterima, dikurangi biaya pembelian material atau upah pihak ketiga, dengan syarat pengeluaran ini dapat dibuktikan melalui kontrak atau perjanjian yang sah.

Khusus untuk profesi dokter, penghasilan bruto adalah jasa medis yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik, sebelum dilakukan pemotongan biaya operasional atau sistem bagi hasil yang berlaku.

Agar lebih memahami cara menghitung PPh 21 tenaga ahli, berikut dua contoh kasus perhitungannya:

Contoh 1: Tenaga Ahli dengan Penghasilan di Bawah PTKP

Seorang konsultan IT bekerja sebagai freelancer dan menerima penghasilan dari satu proyek sebesar Rp30 juta di Maret 2025.

Perhitungan:

• Penghasilan bruto = Rp30 juta
• DPP = 50% × Rp30 juta = Rp15 juta
• Karena penghasilan kena pajak di bawah PTKP (Rp54 juta/tahun atau Rp4,5 juta/bulan), maka PPh 21 = Rp0

Contoh 2: Tenaga Ahli dengan Tarif Pajak Bertingkat

Seorang pengacara menerima honorarium dari tiga klien berbeda di April 2025:

• Klien A: Rp120 juta
• Klien B: Rp80 juta
• Klien C: Rp50 juta

Perhitungan:

• Total penghasilan bruto = Rp250 juta
• DPP = 50% × Rp250 juta = Rp125 juta
• PPh 21 = (5% × Rp50 juta) + (15% × Rp50 juta) + (25% × Rp25 juta)
  = Rp2,5 juta + Rp7,5 juta + Rp6,25 juta
  = Rp16,25 juta

Setiap tenaga ahli yang dikenai PPh 21 harus menerima bukti potong pajak dari pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan. Bukti potong ini menjadi dokumen penting untuk pelaporan pajak tahunan.

Berikut cara membuat bukti potong pph 21 tenaga ahli:

1. Buka aplikasi e-Bupot 21/26 dan pilih menu "Bukti Potong."
2. Isi data pihak yang dipotong pajak, pastikan memilih kode 21-100-07 yang diperuntukkan bagi tenaga ahli.
3. Masukkan jumlah penghasilan serta pajak yang dipotong, lalu simpan dokumen tersebut.

Laporkan SPT PPh 21 tepat waktu, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, untuk menghindari denda administratif akibat keterlambatan.

Berikut 5 tips menghitung PPh 21 tenaga ahli sesuai aturan terbaru:

• Gunakan formula sederhana dengan mengalikan tarif pajak pada setengah penghasilan kotor, tanpa memedulikan apakah penghasilan tersebut rutin atau tidak.
• Pastikan angka penghasilan kotor yang digunakan sudah tepat, terutama untuk profesi dokter yang dihitung berdasarkan penerimaan bruto sebelum potongan biaya atau bagi hasil.
• Ingat bahwa tarif pajak bersifat bertingkat, dan jika kamu belum memiliki NPWP, akan dikenakan tarif lebih tinggi.
• Perhitungan pajak hanya berlaku pada setengah dari penghasilan bruto per bulan, sehingga tidak perlu menghitung total penghasilan tahunan yang rumit.
• Manfaatkan aplikasi pajak online seperti Mekari Klikpajak agar proses pengelolaan pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.

Memahami panduan perhitungan PPh 21 tenaga ahli terbaru memang memerlukan ketelitian, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih mudah. Semoga panduan ini membantu kamu dalam menghitung dan memenuhi kewajiban pajak dengan baik. Jangan ragu untuk terus belajar dan memperbarui informasi perpajakan agar tetap patuh dan profesional!