Celios Ungkap Masyarakat Masuk Survival Mode Pakai Pinjol-Paylater
- Bhima Yudhistira menyebut banyak rumah tangga mengandalkan pinjol karena pendapatan, terutama kelas menengah, tidak cukup menutup kebutuhan pokok.
- Sebanyak 86 persen pinjaman online digunakan untuk konsumsi per April 2026, sementara transaksi paylater juga banyak dipakai membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bhima mengusulkan perombakan anggaran MBG dan Kopdes, perluasan bansos, serta penurunan PPN untuk menjaga daya beli masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan masyarakat kini tidak lagi mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut dia, banyak rumah tangga mulai bertumpu pada pinjaman online (pinjol) karena pendapatan, terutama di kalangan kelas menengah, sudah tidak lagi cukup menutup kebutuhan pokok.
"Faktanya 86 persen pinjaman online untuk konsumsi per April 2026 dan angkanya terus naik," kata Bhima kepada IDN Times, Rabu (5/8/2026).
1. Masyarakat masuk survival mode
Bhima mengatakan, penggunaan layanan paylater juga semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menurut dia, lebih dari 40 persen transaksi paylater digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sementara nilai outstanding paylater telah mencapai Rp56,3 triliun.
Dia memaparkan, sebagian masyarakat juga mengandalkan layanan gadai yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
"Masyarakat sudah masuk survival mode. Bertahan hanya untuk hidup," ujar Bhima.
2. Ketimpangan tabungan berpotensi melebar
Bhima mengingatkan ketimpangan kepemilikan tabungan berpotensi semakin lebar apabila kondisi tersebut terus berlanjut. Menurut dia, kesenjangan akan semakin terlihat antara kelompok dengan tabungan di atas Rp5 miliar dan kelompok yang memiliki tabungan di bawah Rp100 juta.
"Kalau dibiarkan jumlah tabungan makin timpang antara kelompok diatas Rp5 miliar dengan dibawah Rp100 juta," tuturnya.
3. Usul rombak anggaran MBG dan Kopdes
Bhima meminta pemerintah segera mengambil langkah yang lebih responsif. Dia mengusulkan perombakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja formal di sektor industri.
"Pemerintah harus responsif lakukan perombakan anggaran MBG dan Kopdes untuk penciptaan lapangan kerja formal di industri. atau segera perluas bansos ke kelompok menengah," paparnya.
Di sisi lain, Bhima menilai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dapat diturunkan dari 11 persen menjadi 9 persen untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus melemah.
