China dan Korsel Tertarik Jadi Investor Proyek Giant Sea Wall
- Badan Otorita Tanggul Laut masih dalam proses pembentukan
- Permukaan tanah di Pantura alami penurunan setiap tahun, menyebabkan banjir rob
- Pemerintah pusat masih koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan giant sea wall
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan investor dari China dan Korea Selatan (Korsel) tertarik berinvestasi pada pembangunan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Proyek tersebut nantinya dibangun di sepanjang garis pantai utara (pantura) Pulau Jawa.
"Dari luar negeri, ada dari teman-teman China menyampaikan ketertarikannya. Kemudian, dari teman-teman Korea kemarin, forum Indonesia-Korea kemarin juga menyampaikan ketertarikannya. Insya Allah lah, insya Allah," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025).
1. Badan Otorita Tanggul Laut masih dalam proses pembentukan
Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan, Badan Otorita Tanggul Laut juga masih dalam proses. Badan ini nantinya bertugas untuk menyelesaikan permasalahan di Pantura.
"Belum, sedang proses ya. Sedang proses, kami sedang mempersiapkan," ucap dia.
2. Permukaan tanah di Pantura alami penurunan
Berdasarkan data dari para peneliti, kata Prasetyo, permukaan tanah di Pantura mengalami penurunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, wilayah sekitar Pantura kerap mengalami banjir rob ketika air laut pasang.
"Nah, salah satu solusinya adalah dengan giant sea wall itu. Sekarang sedang proses terus menerus, kami formulakan," kata dia.
3. Pemerintah pusat masih koordinasi dengan pemerintah daerah
Menurutnya, Badan Otorita Tanggul Laut segera diluncurkan. Dia berharap, badan tersebut bisa dibentuk pada 2025 ini.
Prasetyo mengaku, anggota yang akan mengisi Badan Otorita Tanggul Laut juga belum ada. Pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait pembangunan giant sea wall.
"Nama belum ada karena semua kami masih bicarakan lintas kementerian, termasuk dengan pemerintah Provinsi DKI, kemudian Banten, Jawa Barat dan seterusnya sampai di Jawa Timur," ujar dia.
