Jakarta, IDN Times - China Development Bank (CDB) akhirnya mencairkan pinjaman untuk menambal pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Nominal pinjaman itu sebesar 448 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6,99 triliun (kurs Rp15.626 per dolar AS).
Berdasarkan laporan fakta material yang disampaikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman itu dicairkan CDB dalam dua seri, yakni dolar AS dan Yuan China.
Pencairan dilakukan dalam dua seri, yakni tertanggal 7 Februari 2024 untuk Fasilitas A dengan nominal 230,9 juta dolar AS atau setara Rp3,6 triliun. Kedua, Fasilitas B 1,54 miliar Yuan China atau setara 217 juta dolar AS (Rp3,3 triliun) tertanggal 5 Februari 2024.
Adapun pinjaman itu diteruskan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yakni konsorsium BUMN yang memiliki 60 persen saham di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Konsorsium itu terdiri dari empat BUMN, yakni KAI, PT Wijaya Karya (Persero) tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Dalam konsorsium itu, KAI menjadi pemegang saham mayoritas.
“Pencairan tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada tanggal 7 Februari 2024,” tulis fakta material tersebut, Selasa (13/2/2024).
Adapun nilai cost overrun proyek Kereta Cepat disepakati sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau setara Rp18,76 triliun.
Pembengkakan biaya itu disebabkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat di China dan Indonesia, yang berasal dari pembebasan lahan, biaya persinyalan, dan sebagainya.
Selain pinjaman dari China, KAI juga sebelumnya telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat.
Penyuntikan PMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN Indonesia ke Dalam Modal Saham PT KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu.
VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan pihaknya memanfaatkan PMN untuk membiayai porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat.
“Melalui PMN ini, KAI akan mengawal pembangunan KCJB agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” kata Joni dalam keterangan resmi, Selasa (3/1/2023) lalu.