China Resmi Jadikan Data dan Algoritma sebagai Rahasia Dagang

Aturan baru ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar China atau State Administration for Market Regulation (SAMR). Regulasi ini menggantikan aturan lama tentang rahasia dagang yang berlaku sejak tahun 1995.

Cakupan rahasia dagang kini menjadi lebih luas. Beberapa di antaranya meliputi struktur, rumus, bahan, proses, data, algoritma, program komputer, hingga kode pemrograman. Informasi tersebut harus bersifat tidak diketahui publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya secara mandiri oleh perusahaan.

Pemerintah China kini memperketat protokol keamanan bagi karyawan yang bekerja dari jarak jauh (remote) maupun yang terlibat kerja sama lintas negara. Perusahaan wajib membatasi akses berkas sesuai dengan tingkatan jabatan karyawan.

Selain itu, perusahaan juga harus mengamankan data-data sensitif. Segala bentuk aktivitas pengguna di dalam sistem internal wajib dicatat dan dipantau.

"Pengakuan terhadap pentingnya perlindungan teknis untuk kerja jarak jauh dan lintas negara ini merupakan tambahan penting yang sesuai dengan realitas bisnis saat ini," tulis perwakilan lembaga hukum Morgan Lewis, K Lesli Ligorner dan Xiaoqian Zhou.

Pemilik hak cipta kini juga mendapatkan kemudahan dalam prosedur pelaporan jika terjadi pencurian data.

"Aturan ini menghapus syarat pembuktian yang rumit dan memberikan daftar bukti awal yang bisa diajukan oleh pemilik hak kekayaan intelektual," tulis perwakilan biro hukum Faegre Drinker, Yiqiang Lee Li.

Bersamaan dengan aturan ini, SAMR mengadakan pengawasan khusus selama satu bulan. Pengawasan berfokus pada sektor teknologi kunci, seperti biomedis, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI).

Pemerintah secara khusus memantau proses rekrutmen pegawai yang mencurigakan. Mereka menegaskan akan menindak tegas praktik pembajakan karyawan dari perusahaan pesaing (malicious poaching) yang bertujuan untuk mencuri informasi rahasia.

Pemerintah menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar aturan ini. Pihak berwenang berhak menyita barang bukti hingga memeriksa rekening bank pelaku yang terlibat.

"Pada pelanggaran berat, denda bisa mencapai 1 juta hingga 5 juta yuan (Rp2,66 miliar-Rp13,3 mliar) dan keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut bisa disita," tulis perwakilan lembaga hukum Morgan Lewis, K Lesli Ligorner dan Xiaoqian Zhou.