Dear Pemerintah, Subsidi dan Relaksasi Kredit Tak Cukup Gairahkan UMKM

27 Jul 2020, 20:46 WIB

Ilustrasi untung rugi (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak akibat Pandemik COVID-19 alias virus corona, berbeda dengan krisis tahun 1998. Kala itu UMKM menjadi penyelamat karena sektor formal mengalami hantaman hebat akibat krisis sehingga banyak sekali gelombang PHK di mana-mana.

"Dalam kondisi begitu orang-orang yang di-PHK akan mencari pekerjaan buka usaha sendiri atau mencari-cari kerja nonkantoran (di sektor informal) karena sektor informal di Indonesia masih bisa bergerak karena pasar dalam negeri yang besar sementara sektor informal umumnya tidak terikat aturan-aturan ketenagakerjaan termasuk kewajiban pajak," kata Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, Senin (27/7/2020).

Sementara saat ini UMKM lebih sulit bergerak karena adanya pandemik COVID-19, pembatasan sosial dan mobilitas yang tidak terjadi saat krisis 1998.

1. Berikut beberapa stimulus yang diberikan pemerintah

Ilustrasi pelaku umkm pakaian batik yang melibatkan tenaga difabel mengubah produksinya menjadi masker batik selama pandemik COVID-19. Aryo Wistara for IDN Times

Untuk menyelamatkan sektor UMKM pemerintah telah memberikan banyak stimulus, untuk sektor UMKM di antaranya:

Memberikan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan milik UMKM yang terdampak pandemik COVID-19, yang sudah dapat dirasakan per anggal 1 Mei 2020 dan berlaku selama 6 bulan.

Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kemudian, OJK memberikan relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi.

Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar hingga 31 Maret 2021.

Hal itu diatur dalam, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020.

2. Stimulus yang diberikan pemerintah dinilai belum cukup untuk mendorong sektor UMKM

Pelaku UMKM terdampak wabah COVID-19 (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

Faisal mengatakan, subsidi dari sisi permodalan atau kemudahan pinjaman saja dalam kondisi pandemik saat ini tentu saja tidak cukup karena yang menjadi masalah iaalah di sisi permintaan (demand shock) atau pasar UMKM-nya.

"Kalau pun mereka dapat pinjaman modal tapi kalau yang membeli produk yang dijual sepi kan bisnisnya juga tidak gerak. Jadi mesti ada upaya untuk mendorong sisi demand dan mendongkrak daya beli masyarakat atau pasar," ujar dia.

3. Berikut yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat

Ilustrasi produk UMKM/UKM (IDN Times/Shemi)

Dia mengatakan, pemerintah harus melakukan beberapa hal untuk mendorong daya beli masyarakat seperti mempercepat distribusi bansos untuk masyarakat menengah ke bawah.

Sementara pengadaan barang dan jasa baik pemerintah dan BUMN juga perlu diarahkan untuk membeli dari produsen dalam negeri termasuk UMKM, hal itu agar ada tambahan ceruk pasar bagi UMKM di tengah keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan pandemik.